JAKARTA, Cobisnis.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan bakal membentuk subholding di bawah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Ia memastikan perubahan organisasi di tubuh PLN tidak akan mengurangi jumlah karyawan.
Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pembentukan holding tersebut justru berpotensi menambah karyawan. Erick juga mengatakan bahwa para pegawai tersebut nantinya juga bakal ditingkatkan kapasitasnya dalam hal digitalisasi.
"Transisi ini juga kami pastikan ketenagakerjaan di PLN harus di-upgrading, ditingkatkan kualitasnya. Harus melek teknologi. Tetapi bukan berarti, artinya PLN akan lepas pegawai, salah besar. Justru ini dikembangin usahanya. Jangan-jangan malah perlu tambahan pegawai," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 19 Januari.
Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa penambahan pegawai dimungkinkan karena akan dibentuk subholding yang mengurusi bisnis di luar kelistrikan. Seperti fiber optic, mobile, atau wifi. Hal itu, kata dia, karena PLN memiliki infrastruktur yang memadai untuk menggarap bisnis di luar kelistrikan.
"Soal di luar listrik, kebetulan PLN juga punya kabel di mana-mana. Kami benchmarking juga di negara lain. Ini bisa ditingkatkan keindependensinya, dijadikan apakah PLN mobile, tapi tetap fokus kepada pelayanan listrik itu sendiri bukan tiba-tiba lari ke bisnis yang lain," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembentukan subholding ini merupakan bentuk transformasi di tubuh PLN. Di mana seluruh transisinya ditargetkan rampung pada 2025.
"Confirm kita tuntaskan di tahun ini. Enam bulan sebelum akhir tahun ada virtual holding. Full transisi kita harap 2025, kalau bisa cepat 2024. Tergantung kondisi transisi ini," katanya.
Saat ini, Erick mengatakan Kementerian BUMN dan PLN tengah melakukan benchmarking dengan perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti yang ada di Korea Selatan, Italia, Prancis hingga Malaysia.
Erick menjelaskan dari benchmarking tersebut, nantinya akan diturunkan kebijakan yang akan diambil mengenai pembentukan holding dan subholding PLN.
"Benchmarking ini kita spin off power plant jadi subholding sendiri. Lalu di dalan subholding itu, kan seluruh power plant. Ini harus melakukan transisi besar-besaran ke energi baru terbarukan (EBT)," ujarnya.
Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pembentukan holding tersebut justru berpotensi menambah karyawan. Erick juga mengatakan bahwa para pegawai tersebut nantinya juga bakal ditingkatkan kapasitasnya dalam hal digitalisasi.
"Transisi ini juga kami pastikan ketenagakerjaan di PLN harus di-upgrading, ditingkatkan kualitasnya. Harus melek teknologi. Tetapi bukan berarti, artinya PLN akan lepas pegawai, salah besar. Justru ini dikembangin usahanya. Jangan-jangan malah perlu tambahan pegawai," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 19 Januari.
Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa penambahan pegawai dimungkinkan karena akan dibentuk subholding yang mengurusi bisnis di luar kelistrikan. Seperti fiber optic, mobile, atau wifi. Hal itu, kata dia, karena PLN memiliki infrastruktur yang memadai untuk menggarap bisnis di luar kelistrikan.
"Soal di luar listrik, kebetulan PLN juga punya kabel di mana-mana. Kami benchmarking juga di negara lain. Ini bisa ditingkatkan keindependensinya, dijadikan apakah PLN mobile, tapi tetap fokus kepada pelayanan listrik itu sendiri bukan tiba-tiba lari ke bisnis yang lain," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembentukan subholding ini merupakan bentuk transformasi di tubuh PLN. Di mana seluruh transisinya ditargetkan rampung pada 2025.
"Confirm kita tuntaskan di tahun ini. Enam bulan sebelum akhir tahun ada virtual holding. Full transisi kita harap 2025, kalau bisa cepat 2024. Tergantung kondisi transisi ini," katanya.
Saat ini, Erick mengatakan Kementerian BUMN dan PLN tengah melakukan benchmarking dengan perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti yang ada di Korea Selatan, Italia, Prancis hingga Malaysia.
Erick menjelaskan dari benchmarking tersebut, nantinya akan diturunkan kebijakan yang akan diambil mengenai pembentukan holding dan subholding PLN.
"Benchmarking ini kita spin off power plant jadi subholding sendiri. Lalu di dalan subholding itu, kan seluruh power plant. Ini harus melakukan transisi besar-besaran ke energi baru terbarukan (EBT)," ujarnya.
