Cobisnis.com - Kelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Milenial Pengamat Kebijakan Publik menyatakan pemerintah sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19.
"Jadi bukan Kapolda atau kepala daerah yang bertanggung jawab penuh," ujar Koordinator Aliansi Milenial Pengamat Kebijakan Publik, Rahmat Isco, dalam diskusi "Carut Marut Penanganan Covid-19, Siapa yang Bertanggung Jawab?" di Jakarta, Jumat (20 November 2020).
Isco menyoroti pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi hingga pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, Presiden Jokowi adalah penanggung jawab utama Covid-19 yang diikuti Menkopolhukam dan Mendagri.
"Dengan dicopotnya dua Kapolda menurut saya ini keliru. Seharusnya kemarin itu yang berhak memanggil gubernur adalah Mendagri karena ini kan peristiwa di Pemerintahan. Delik hukumnya dimana," ujar Isco.
Anggota Aliansi Milenial lainnya, Rizki Ariwibowo, mengatakan masalah utama Covid-19 selain kesehatan adalah masalah ekonomi. Terutama dengan menurunnya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat hingga berujung resesi ekonomi.
"Sebenarnya penanganan Covid-19 ini sudah salah dari awal. Memang ada kajian dari pemerintah, tapi belum efektif diterapkannya," ujar Rizki.
"Program 3T (tracing, tracking, treatment) menurut saya belum efektif dilakukan pemerintah. Kita saat ini juga kehilangan tokoh atau role model dalam melawan Covid-19. Kenapa Kapolda Metro dan Kapolda Jabar saja yang dicopot. Kapolda Jateng, Kapolda Sumut, dan Polda lain-lain apa kabar. Apalagi ini ada bahasa pencopotan. Kalau bahasanya mutasi tentu lain lagi maknanya dalam penanganan Covid-19. Kemarin itu, siapapun Kapoldanya, kalau menangani massa sebanyak itu enggak akan bisa," jelasnya.
Anggota Aliansi Milenial lainnya, Agung Maulana, menilai kebijakan penanganan Covid-19 banyak bersifat politis dan dibuat oleh orang-orang yang terkait dengan politis.
"Sekarang itu Covid-19 hanya menyeramkan di media dan medsos, tapi kalau kita keluar banyak orang berkeliaran. Kemarin itu kan ditunjuknya Luhut Binsar Panjaitan sebagai kepala penanganan Covid-19 apa gunanya, itu kan otomatis sebenarnya tanggung jawab ada di presiden," ujar Agung.
Di akhir diskusi, Ketua Aliansi Milenial Pengamat Kebijakan Publik, Ginka Febriyanti, menilai pemerintah gagap dalam menangani Covid-19. Ia mencontohkan kenapa seorang Kepala BNPB Doni Monardo bisa bagi-bagi masker di kerumunan.
"Itu bagi-bagi masker kan ada anggarannya. Apakah itu enggak mubazir karena banyak petugas medis yang butuh APD kan," ujar Ginka.
Selain itu, Ginka juga mengkritik peran aparat keamanan dalam mengantisipasi keamanan. Kenapa massa puluhan ribu dari bandara sampai ke Petamburan dibiarkan di tengah Covid-19.
"Waktu pencegahan kerumunan penjemputan Habib Rizieq Shihab itu sudah ada preventif kan, tapi gagal. Pemerintah juga tidak ada sikap tegas penanganan keamanan ditangani oleh siapa. Koordinasi antara pejabat dan pemerintah berantakan," jelas Ginka.
Soal pola komunikasi pemerintah juga dikritik. Menurut Ginka, sampai saat ini masyarakat tidak banyak yang tahu soal vaksin.
"Soal vaksin saja saat ini kita masih buta. Kita hanya mendengar yang menolak vaksin bakal dipidana. Seharusnya pemerintah memberikan penjelasan dulu ke masyarakat. Jangan langsung bicara vaksin," tegas Ginka.
"Jadi bukan Kapolda atau kepala daerah yang bertanggung jawab penuh," ujar Koordinator Aliansi Milenial Pengamat Kebijakan Publik, Rahmat Isco, dalam diskusi "Carut Marut Penanganan Covid-19, Siapa yang Bertanggung Jawab?" di Jakarta, Jumat (20 November 2020).
Isco menyoroti pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi hingga pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, Presiden Jokowi adalah penanggung jawab utama Covid-19 yang diikuti Menkopolhukam dan Mendagri.
"Dengan dicopotnya dua Kapolda menurut saya ini keliru. Seharusnya kemarin itu yang berhak memanggil gubernur adalah Mendagri karena ini kan peristiwa di Pemerintahan. Delik hukumnya dimana," ujar Isco.
Anggota Aliansi Milenial lainnya, Rizki Ariwibowo, mengatakan masalah utama Covid-19 selain kesehatan adalah masalah ekonomi. Terutama dengan menurunnya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat hingga berujung resesi ekonomi.
"Sebenarnya penanganan Covid-19 ini sudah salah dari awal. Memang ada kajian dari pemerintah, tapi belum efektif diterapkannya," ujar Rizki.
"Program 3T (tracing, tracking, treatment) menurut saya belum efektif dilakukan pemerintah. Kita saat ini juga kehilangan tokoh atau role model dalam melawan Covid-19. Kenapa Kapolda Metro dan Kapolda Jabar saja yang dicopot. Kapolda Jateng, Kapolda Sumut, dan Polda lain-lain apa kabar. Apalagi ini ada bahasa pencopotan. Kalau bahasanya mutasi tentu lain lagi maknanya dalam penanganan Covid-19. Kemarin itu, siapapun Kapoldanya, kalau menangani massa sebanyak itu enggak akan bisa," jelasnya.
Anggota Aliansi Milenial lainnya, Agung Maulana, menilai kebijakan penanganan Covid-19 banyak bersifat politis dan dibuat oleh orang-orang yang terkait dengan politis.
"Sekarang itu Covid-19 hanya menyeramkan di media dan medsos, tapi kalau kita keluar banyak orang berkeliaran. Kemarin itu kan ditunjuknya Luhut Binsar Panjaitan sebagai kepala penanganan Covid-19 apa gunanya, itu kan otomatis sebenarnya tanggung jawab ada di presiden," ujar Agung.
Di akhir diskusi, Ketua Aliansi Milenial Pengamat Kebijakan Publik, Ginka Febriyanti, menilai pemerintah gagap dalam menangani Covid-19. Ia mencontohkan kenapa seorang Kepala BNPB Doni Monardo bisa bagi-bagi masker di kerumunan.
"Itu bagi-bagi masker kan ada anggarannya. Apakah itu enggak mubazir karena banyak petugas medis yang butuh APD kan," ujar Ginka.
Selain itu, Ginka juga mengkritik peran aparat keamanan dalam mengantisipasi keamanan. Kenapa massa puluhan ribu dari bandara sampai ke Petamburan dibiarkan di tengah Covid-19.
"Waktu pencegahan kerumunan penjemputan Habib Rizieq Shihab itu sudah ada preventif kan, tapi gagal. Pemerintah juga tidak ada sikap tegas penanganan keamanan ditangani oleh siapa. Koordinasi antara pejabat dan pemerintah berantakan," jelas Ginka.
Soal pola komunikasi pemerintah juga dikritik. Menurut Ginka, sampai saat ini masyarakat tidak banyak yang tahu soal vaksin.
"Soal vaksin saja saat ini kita masih buta. Kita hanya mendengar yang menolak vaksin bakal dipidana. Seharusnya pemerintah memberikan penjelasan dulu ke masyarakat. Jangan langsung bicara vaksin," tegas Ginka.
