Jamkrindo

Usai Raih SMAP ISO 37001, PT TWC Gandeng KPK Sosialisasi Anti Gratifikasi

Oleh Ahmad Kurniawan pada 14 Jan 2021, 17:37 WIB

Cobisnis.com - PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) pada Rabu (13 Januari 2021) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Anti Gratifikasi. Kegiatan ini ditujukan untuk mengkampanyekan program anti gratifikasi di lingkungan internal perusahaan.

Program internalisasi anti gratifikasi ini melengkapi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) yang telah diimplementasikan oleh PT TWC yang berhasil meraih sertifikasi SNI ISO 37001:2016. Manajemen PT TWC ingin mewujudkan sekaligus berkomitmen tinggi dalam pelaksanaan tata kelola manajemen yang baik agar bisnis berjalan dengan tepat dan cepat.

"TWC ini menjadi satu dari 45 BUMN awal penerima ISO Anti Suap ini. Kita mempunyai unit sendiri untuk anti penyuapan ini, termaksud juga struktur organisasi kami ada tata kelola dan manajemen resiko," Direktur Utama PT TWC Edy Setijono dalam pembukaan acara Sosialisasi Anti Gratifikasi secara virtual, Rabu (13 Januari 2021).

"Kita berkomitmen betul dan sangat mengapresiasi atas dukungan kepada kami, sehingga kita bisa berada dalam jalur pengawasan yang tepat. Bahwa dengan tata kelola yang baik, bisnis ini kita bisa jalankan dengan baik dan cepat," ujarnya.

Direktur Gratifikasi KPK Syarief Hidayat menyambut baik inisiatif PT TWC dalam penerapan budaya anti gratifikasi di lingkungan perusahaan.

"Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan dapat dipertahankan, dapat dijaga. Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti, PT TWC bisa mendapat award dari KPK," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan, SDM dan Investasi PT TWC mengatakan bahwa perusahaan akan langsung menindaklanjuti sosialisasi anti gratifikasi secara kongkrit.

"Program internalisasi anti gratifikasi di PT TWC meliputi program sosialisasi terhadap kebijakan anti gratifikasi. Kita juga akan identifikasi pos-pos yang rawan di internal. Selain itu, kita akan melakukan koordinasi yang baik dengan KPK dan melakukan pelaporan dan evaluasi kepada KPK," ujarnya.

Tag Terkait