JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, kembali menyuarakan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram (Kg) di seluruh wilayah Indonesia. Target ambisius ini diharapkan dapat terealisasi sepenuhnya mulai tahun 2026.
Dalam sebuah kesempatan wawancara di Jakarta pada Rabu (2/7/2025), Bahlil menegaskan bahwa disparitas harga LPG 3 Kg antar daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk diatasi. "Kami terus berupaya keras agar masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dapat menikmati harga LPG 3 Kg yang sama. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan keadilan ekonomi," ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, perbedaan harga yang signifikan saat ini, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, seringkali membebani masyarakat prasejahtera. Faktor-faktor seperti biaya distribusi yang tinggi, infrastruktur yang belum memadai, serta praktik penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab disinyalir menjadi penyebab utama disparitas harga ini.
Strategi dan Tantangan Penyeragaman Harga Untuk mencapai target pemerataan harga ini, pemerintah, melalui Kementerian Investasi dan kementerian/lembaga terkait lainnya, sedang merancang berbagai strategi komprehensif. Beberapa langkah yang sedang dipertimbangkan antara lain adalah peningkatan infrastruktur logistik dan distribusi LPG, optimalisasi peran Pertamina sebagai distributor utama, serta pengawasan ketat terhadap rantai pasok untuk mencegah praktik spekulasi.
"Kami sedang mematangkan skema terbaik, termasuk kemungkinan subsidi silang atau mekanisme lain yang memungkinkan harga jual di tingkat pengecer bisa seragam. Targetnya, pada tahun 2026, perbedaan harga LPG 3 Kg di berbagai daerah dapat diminimalisir bahkan dihilangkan," tambah Bahlil.
Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa implementasi rencana ini tidak akan mudah. Tantangan geografis Indonesia yang luas dan beragam, serta kondisi infrastruktur yang bervariasi di setiap daerah, menjadi pekerjaan rumah besar. "Kami tidak menutup mata terhadap tantangan di lapangan. Namun, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN seperti Pertamina, dan juga peran aktif masyarakat, kami optimis target ini bisa tercapai," jelasnya.
Dukungan dan Harapan dari Masyarakat Pernyataan Bahlil ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat yang selama ini merasakan dampak langsung dari perbedaan harga LPG. Ibu Suti (45), seorang pemilik warung kelontong di kawasan Marunda, Jakarta Utara, mengungkapkan harapannya. "Kalau harganya sama di mana-mana, kami pedagang kecil juga lebih tenang. Tidak ada lagi cerita pelanggan komplain karena harga di tempat lain lebih murah," ujarnya.
Senada dengan itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal Effendi, menilai bahwa langkah ini merupakan terobosan positif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. "Pemerataan harga barang pokok seperti LPG 3 Kg sangat fundamental untuk menjaga daya beli masyarakat di daerah-daerah. Ini juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," kata Dr. Rizal. Namun, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan yang merata agar kebijakan harga seragam ini tidak justru menimbulkan kelangkaan di beberapa wilayah.
Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan pemerintah daerah, untuk memastikan kelancaran implementasi program pemerataan harga LPG 3 Kg ini. Rencana ini bukan hanya tentang harga, tetapi juga tentang keadilan dan pemerataan akses energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sebuah kesempatan wawancara di Jakarta pada Rabu (2/7/2025), Bahlil menegaskan bahwa disparitas harga LPG 3 Kg antar daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk diatasi. "Kami terus berupaya keras agar masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dapat menikmati harga LPG 3 Kg yang sama. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan keadilan ekonomi," ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, perbedaan harga yang signifikan saat ini, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, seringkali membebani masyarakat prasejahtera. Faktor-faktor seperti biaya distribusi yang tinggi, infrastruktur yang belum memadai, serta praktik penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab disinyalir menjadi penyebab utama disparitas harga ini.
Strategi dan Tantangan Penyeragaman Harga Untuk mencapai target pemerataan harga ini, pemerintah, melalui Kementerian Investasi dan kementerian/lembaga terkait lainnya, sedang merancang berbagai strategi komprehensif. Beberapa langkah yang sedang dipertimbangkan antara lain adalah peningkatan infrastruktur logistik dan distribusi LPG, optimalisasi peran Pertamina sebagai distributor utama, serta pengawasan ketat terhadap rantai pasok untuk mencegah praktik spekulasi.
"Kami sedang mematangkan skema terbaik, termasuk kemungkinan subsidi silang atau mekanisme lain yang memungkinkan harga jual di tingkat pengecer bisa seragam. Targetnya, pada tahun 2026, perbedaan harga LPG 3 Kg di berbagai daerah dapat diminimalisir bahkan dihilangkan," tambah Bahlil.
Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa implementasi rencana ini tidak akan mudah. Tantangan geografis Indonesia yang luas dan beragam, serta kondisi infrastruktur yang bervariasi di setiap daerah, menjadi pekerjaan rumah besar. "Kami tidak menutup mata terhadap tantangan di lapangan. Namun, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN seperti Pertamina, dan juga peran aktif masyarakat, kami optimis target ini bisa tercapai," jelasnya.
Dukungan dan Harapan dari Masyarakat Pernyataan Bahlil ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat yang selama ini merasakan dampak langsung dari perbedaan harga LPG. Ibu Suti (45), seorang pemilik warung kelontong di kawasan Marunda, Jakarta Utara, mengungkapkan harapannya. "Kalau harganya sama di mana-mana, kami pedagang kecil juga lebih tenang. Tidak ada lagi cerita pelanggan komplain karena harga di tempat lain lebih murah," ujarnya.
Senada dengan itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal Effendi, menilai bahwa langkah ini merupakan terobosan positif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. "Pemerataan harga barang pokok seperti LPG 3 Kg sangat fundamental untuk menjaga daya beli masyarakat di daerah-daerah. Ini juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," kata Dr. Rizal. Namun, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan yang merata agar kebijakan harga seragam ini tidak justru menimbulkan kelangkaan di beberapa wilayah.
Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan pemerintah daerah, untuk memastikan kelancaran implementasi program pemerataan harga LPG 3 Kg ini. Rencana ini bukan hanya tentang harga, tetapi juga tentang keadilan dan pemerataan akses energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
