JAKARTA, Cobisnis.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding International Monetary Fund (IMF) menjadi penyebab anjloknya lifting minyak dalam negeri.
Menurutnya, penurunan ini akbat rekomendasi IMF terhadap sistem Undang-undang minyak dan gas (migas) pasca krisis ekonomi tahun 1998.
Bahlil menjelaskan, sebelumnya paa tahun 1996 hingga 1998 Indonesia mencap masa kejayaan lifting dengan pencapaian sebesar 1,5 juta hingga 1,6 juta barel minyak per hari, sementara konsumsi hanya sebesar 500.000 BOPD.
Adapun sisa hasil lifting tersebut kemuian diekspor ke luar negeri dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara OPEC.
Dikatakan Bahlil, IMF kemudian hadir dengan menawarkan berbagai paket kebijakan salah satunya terhadap sistem lifting minyak dan gas dalam negeri.
"Tahun 98 krisis ekonomi terjadi berbagai paket kebijakan ekonomi dari lembaga yang kita yakini dokter yang ahli salah satu di antaranya IMF memberikan rekomendasi perubahan sistem UU Migas," ujar Bahlil dalam sambutannya pada Human Capita; Summit, Selasa, 3 Juni.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, setelah paket kebijakan tersebut diaplikasikan, realisasi lifting RI kemudian mengalami penurunan signifikan hingga hanya mencapai 580.000 bopd dengan konsumsi mencapai 1,6 juta barel.
"Jadi kita impor BBM 1 juta BPH. Jadi kondisi 96-97 kita ekspor, 2024 kita impor. Ini adalah hasil analisa 'dokter' IMF," sambung dia.
Karenanya, Bahlil meminta untuk tidak menaruh kepercayaan terlalu besar terhadap asing, termasuk IMF yang kemudian mengacaukan capaian lifting Indonesia.
"Kita harus ikhtiar tidak semua obat yang diberikan itu untuk kebaikan kesembuhan penyakit kita," tandas dia.
Menurutnya, penurunan ini akbat rekomendasi IMF terhadap sistem Undang-undang minyak dan gas (migas) pasca krisis ekonomi tahun 1998.
Bahlil menjelaskan, sebelumnya paa tahun 1996 hingga 1998 Indonesia mencap masa kejayaan lifting dengan pencapaian sebesar 1,5 juta hingga 1,6 juta barel minyak per hari, sementara konsumsi hanya sebesar 500.000 BOPD.
Adapun sisa hasil lifting tersebut kemuian diekspor ke luar negeri dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara OPEC.
Dikatakan Bahlil, IMF kemudian hadir dengan menawarkan berbagai paket kebijakan salah satunya terhadap sistem lifting minyak dan gas dalam negeri.
"Tahun 98 krisis ekonomi terjadi berbagai paket kebijakan ekonomi dari lembaga yang kita yakini dokter yang ahli salah satu di antaranya IMF memberikan rekomendasi perubahan sistem UU Migas," ujar Bahlil dalam sambutannya pada Human Capita; Summit, Selasa, 3 Juni.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, setelah paket kebijakan tersebut diaplikasikan, realisasi lifting RI kemudian mengalami penurunan signifikan hingga hanya mencapai 580.000 bopd dengan konsumsi mencapai 1,6 juta barel.
"Jadi kita impor BBM 1 juta BPH. Jadi kondisi 96-97 kita ekspor, 2024 kita impor. Ini adalah hasil analisa 'dokter' IMF," sambung dia.
Karenanya, Bahlil meminta untuk tidak menaruh kepercayaan terlalu besar terhadap asing, termasuk IMF yang kemudian mengacaukan capaian lifting Indonesia.
"Kita harus ikhtiar tidak semua obat yang diberikan itu untuk kebaikan kesembuhan penyakit kita," tandas dia.
