Jamkrindo

BGN Siap Potong Insentif Dapur MBG yang Bandel Soal Standar

Oleh M.Dhayfan Al-ghiffari pada 07 Dec 2025, 18:51 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan memangkas insentif harian sebesar Rp 6 juta bagi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar operasional prosedur atau SOP.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, pemotongan ini dilakukan demi menjaga kualitas layanan serta mencegah potensi insiden keamanan pangan di lapangan.

“Kalau ternyata dapur Anda tidak sesuai standar atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan,” kata Nanik dalam acara koordinasi program BGN di Cirebon.

Insentif sebesar Rp 6 juta per hari diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai kompensasi atas kesiapan fasilitas sesuai standar BGN.

Namun, insentif ini bersifat tetap dan tidak bergantung pada jumlah porsi makanan yang disalurkan. Skema ini memicu kecemburuan di antara sejumlah mitra SPPG.

Nanik menyebut ada keluhan dari pengelola dapur yang telah membangun fasilitas besar, namun menerima insentif yang sama dengan dapur berukuran kecil.

“Sudah dapat Rp 6 juta per hari, tapi ada yang malah santai. Blender rusak saja tidak diganti, sampai kepala SPPG dan ahli gizi patungan beli alat,” ujar Nanik.

BGN menegaskan bahwa ke depan tim appraisal akan bekerja secara independen untuk menilai kelayakan setiap dapur MBG secara objektif.

Selain memenuhi SOP, setiap SPPG juga wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), sertifikat halal, serta relawan yang memiliki pelatihan penjamah makanan.

Di Kota Cirebon, dari 21 SPPG yang beroperasi, baru 15 yang memiliki SLHS, 11 masih dalam proses, dan 2 belum mengajukan sama sekali.

Sementara di Kabupaten Cirebon, dari 139 SPPG, sebanyak 106 telah memiliki SLHS, 24 sedang uji, dan 9 belum mengajukan dokumen.

BGN memberi tenggat waktu satu bulan bagi SPPG yang belum memenuhi syarat administrasi. Jika tetap bandel, dapur akan disuspensi dari program.

Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa program MBG tidak hanya mengejar kuantitas penerima manfaat, tapi juga mutu layanan dan keamanan pangan secara serius.