JAKARTA, Cobisnis.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap penyebab antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Bali. Gangguan tersebut dipicu kendala operasional saat kapal pengangkut Pertalite hendak membongkar muatan, bukan karena kekurangan stok.
Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, mengatakan kondisi di Bali berangsur normal pada Rabu, 14 Oktober 2026. Ia menjelaskan kapal pengangkut BBM sebenarnya tiba sesuai jadwal pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Namun, proses bongkar muatan sempat terkendala masalah teknis karena jangkar kapal tersangkut. Pertamina kemudian melakukan penanganan hingga proses pembongkaran dapat diselesaikan pada 13 Oktober.
Fathul menyebut stok BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sanggaran dan Manggis, Bali, telah kembali normal. Perhatian selanjutnya diarahkan pada pemulihan distribusi dari terminal penyimpanan menuju SPBU.
BPH Migas memperkirakan distribusi BBM ke SPBU dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari. Meski demikian, kelancaran penyaluran tetap menjadi faktor penting agar antrean masyarakat segera terurai.
Fathul menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan Pertalite di Bali. Menurutnya, stok tersedia dan kendala yang terjadi berkaitan dengan operasional serta distribusi.
Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, juga memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman. Ia menjelaskan distribusi BBM di Indonesia sangat bergantung pada kapal karena wilayah negara yang berbentuk kepulauan.
Rilke menyebut keterlambatan pengiriman dan antrean di SPBU tidak selalu menunjukkan kekurangan bahan bakar. Faktor pengelolaan operasional dan kendala teknis dapat memengaruhi kelancaran pasokan ke masyarakat.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Komjen Pol Yudhiawan Wibisono, mengatakan pemerintah akan menelusuri akar persoalan antrean BBM di sejumlah daerah, termasuk Bali. Penanganan juga akan menyasar dugaan penimbunan BBM.
Yudhiawan menegaskan pihak yang terbukti melakukan penimbunan akan ditindak. Pemerintah juga berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk menelusuri masalah distribusi serta memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
