JAKARTA. Cobisnis.com – PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memastikan penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas kelapa sawit tidak akan mengganggu aktivitas perdagangan maupun membebani pelaku usaha. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2027 tersebut disiapkan untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional.
Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, menjelaskan bahwa perusahaan akan bertindak sebagai fasilitator dalam mendukung kelancaran distribusi ekspor. Ia menegaskan, kehadiran sistem baru ini bukan untuk membatasi aktivitas eksportir ataupun menciptakan hambatan perdagangan.
Dalam Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-22 atau 22nd Indonesian Palm Oil Conference di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11), Luke mengibaratkan peran DSI seperti Candi Bentar di Bali. Menurutnya, DSI ingin menjadi pintu masuk yang mempermudah produk sawit berkualitas dan berintegritas menjangkau pasar dunia, bukan menjadi penghalang.
Ia mengatakan, sejak rencana kebijakan tersebut diperkenalkan pada Juni 2026, DSI telah mengumpulkan masukan dari berbagai pelaku industri. Mekanisme ini juga dirancang agar tidak mengubah hubungan bisnis antara penjual dan pembeli yang selama ini sudah berjalan.
Dalam pelaksanaannya, DSI akan menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, mengintegrasikan data untuk memastikan setiap tahapan ekspor dapat ditelusuri. Kedua, menjadi penghubung antara berbagai pihak dalam ekosistem industri sawit, termasuk lembaga keuangan dan asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Ketiga, DSI akan menyediakan platform tata kelola untuk mendukung standardisasi dan kelancaran proses ekspor. Luke menyebut sistem tersebut dirancang sebagai infrastruktur nasional jangka panjang, bukan sekadar kebijakan yang berlaku sementara.
Terkait perlindungan informasi, DSI memastikan data bisnis milik perusahaan dan eksportir tetap terjaga kerahasiaannya. Informasi tersebut hanya digunakan untuk keperluan verifikasi guna memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas pangan dan energi global.
Mengenai biaya layanan atau service fee, Luke menyampaikan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan pada Desember 2026. Meski demikian, ia memberikan gambaran bahwa tarif yang dikenakan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton.
Ia menegaskan, besaran biaya tersebut akan diupayakan tetap terjangkau sehingga tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Dialog dengan berbagai pihak di industri juga akan terus dilakukan untuk mengevaluasi penerapan mekanisme ekspor satu pintu tersebut.
