JAKARTA, Cobisnis.com – Greg Bovino, mantan pejabat penegakan imigrasi yang pernah menjadi wajah kebijakan perbatasan Presiden Donald Trump, kini melontarkan kritik terhadap pemerintah yang pernah ia bela. Menurutnya, upaya deportasi massal yang dijalankan belum cukup tegas.
Beberapa bulan setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai "commander-at-large" Patroli Perbatasan AS, Bovino mengambil peran baru di luar pemerintahan. Ia aktif menyuarakan pandangannya mengenai imigrasi melalui berbagai platform publik.
Selain mengkritik imigrasi ilegal, Bovino juga menyoroti mantan atasannya. Ia menilai pemerintah gagal memenuhi janji deportasi massal yang selama ini menjadi salah satu agenda utama Trump.
Karena itu, Bovino semakin sering tampil di ruang publik untuk menyampaikan pandangannya. Ia menghadiri berbagai acara dan memanfaatkan media alternatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
Sementara itu, Bovino juga melakukan perjalanan ke Eropa. Di sana, ia bertemu dengan anggota partai-partai sayap kanan yang mendorong kebijakan imigrasi lebih ketat.
Selain itu, ia kerap menjadi tamu dalam podcast berhaluan kanan. Dalam berbagai kesempatan tersebut, Bovino menyampaikan pandangan yang keras terkait penegakan hukum imigrasi.
Ia juga tengah menyiapkan buku yang akan mengulas pengalamannya selama berada di pemerintahan. Melalui buku itu, Bovino berencana membagikan pandangannya mengenai kebijakan perbatasan dan dinamika internal yang ia alami.
Setelah itu, ia dijadwalkan menghadiri sejumlah acara yang melibatkan kelompok konservatif muda di Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, Bovino akan membahas keyakinannya bahwa imigrasi telah mengubah karakter sosial dan budaya negara itu.
Meski begitu, pandangan Bovino memicu perdebatan di tengah masyarakat AS. Di satu sisi, sebagian kelompok mendukung pengetatan kebijakan imigrasi. Namun, kelompok lain menilai pendekatan tersebut berisiko memperdalam polarisasi politik dan sosial.
Perdebatan mengenai imigrasi diperkirakan akan tetap menjadi isu penting dalam politik Amerika Serikat. Selain itu, topik tersebut terus menjadi perhatian menjelang berbagai agenda politik nasional dalam beberapa tahun mendatang.
