JAKARTA, Cobisnis.com — Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah siapa pihak yang sebenarnya menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
Tiga jenderal polisi selain Listyo Sigit yang dikaitkan dengan perkara ini adalah mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, turut mempertanyakan siapa pengguna utama atau main user dari hasil penyadapan tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap pihak yang berada di balik penggunaan data hasil penyadapan terhadap Prabowo.
“Harus diusut sampai siapa user utama dari penyadapan ini," kata Muzzammil, dalam acara Rakernas PKS di Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026) malam.
Desakan serupa disampaikan Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Kezia Khatwani. Ia meminta kepolisian mengungkap aktor intelektual yang diduga memerintahkan atau mengarahkan pelaksanaan penyadapan tersebut.
"Kepolisian juga perlu menjelaskan siapa aktor intelektual yang menyuruh melakukan (doenpleger), memberikan perintah, menganjurkan (uitlokker) orang lain," ucap Kezia, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).
Selain itu, Polri didorong menjelaskan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sistem penyadapan serta mekanisme pemeriksaan target sebelum penyadapan dilakukan.
Pengusutan juga perlu mencakup kemungkinan adanya pihak lain yang menerima, mengakses, atau menggunakan data hasil penyadapan tersebut.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkapkan bahwa Listyo Sigit diduga berperan sebagai pengguna akhir atau end user hasil penyadapan.
“Serta (LSP) menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, terdapat lima tahapan dalam proses penyadapan yang diduga dilakukan oleh Listyo Sigit bersama sejumlah pihak. Tahapan tersebut meliputi pemberian perintah, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data.
Pada tahap provisioning, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan penyaringan terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Selanjutnya, petugas diduga menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman penyadapan. Hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk transkripsi.
Pelaporan hasil penyadapan disebut dilakukan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Irjen Slamet Uliandi hingga diteruskan kepada Listyo Sigit.
Sementara itu, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026 atas perintah seseorang berinisial AS yang dilaksanakan oleh tim TSU.
Meski demikian, Kapolri Suyudi belum mengungkap siapa pengguna utama di balik penyadapan tersebut. Ia menyebut peran Listyo Sigit dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Dalam perkara ini, kepolisian masih didesak mengungkap pihak yang memberikan perintah, tujuan penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam penggunaan data tersebut.