JAKARTA, Cobisnis.com - Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Keputusan tersebut diambil dalam sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan keputusan pemecatan tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (11/11/2026).
"Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Isir.
Dalam perkara ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, ia juga dinilai melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan yang dilanggar mencakup Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan. Kemudian, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang etika kepribadian serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b terkait larangan dalam etika kelembagaan.
Majelis KKEP juga menyatakan perbuatan Ahrie sebagai tindakan tercela. Namun, yang bersangkutan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding," ujar Isir.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo.
Keempat orang tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penyidikan mengungkap dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Dalam proses hukum tersebut, Slamet Uliandi dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal. Ia juga dikenakan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka juga dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
