JAKARTA, Cobisnis.com - Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengungkap sekitar 20 perusahaan konstruksi anggotanya berada dalam kondisi kritis dan terancam kolaps. Tekanan yang dihadapi berasal dari lonjakan biaya proyek hingga arus kas yang semakin tertekan.
Ketua Umum AKI Djoko Sarwono mengatakan kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Amerika Serikat dan Iran memicu lonjakan biaya operasional di sektor konstruksi. Dampaknya dirasakan hampir di seluruh komponen pelaksanaan proyek.
Sejak akhir Februari hingga awal Juli 2026, harga minyak dunia naik 37,41 persen. Dalam periode yang sama, harga solar industri meningkat 41,52 persen, besi beton naik 27,78 persen, dan harga aspal melonjak 23,85 persen.
Kenaikan tersebut membuat biaya energi, operasional alat berat, logistik, transportasi material, hingga bahan bangunan meningkat secara bersamaan. Menurut AKI, kondisi itu sulit ditanggung kontraktor karena nilai kontrak tidak ikut disesuaikan.
AKI mengaku telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar dilakukan penyesuaian harga kontrak akibat kenaikan BBM industri. Namun hingga kini belum ada respons yang dinilai memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Selain biaya proyek yang melonjak, perusahaan konstruksi juga menghadapi persoalan arus kas akibat lambatnya pencairan restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 persen. Padahal margin keuntungan perusahaan konstruksi rata rata hanya berkisar 2 hingga 3 persen.
Djoko menyebut dana restitusi yang tertahan dari 117 anggota AKI diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 perusahaan atau hampir 19 persen sudah masuk kategori sakit.
Menurut AKI, kondisi ini tidak hanya mengancam kelangsungan usaha perusahaan, tetapi juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Sektor konstruksi sendiri berkontribusi sekitar 9,48 hingga 10,43 persen terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 35 juta tenaga kerja.
AKI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera mengambil langkah diskresi untuk membantu industri bertahan. Organisasi tersebut berharap pemerintah bertindak sebelum semakin banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
