JAKARTA, COBISNIS.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa seluruh bangunan tol dan gedung yang dibangun oleh kementeriannya telah memenuhi standar uji tahan gempa.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas potensi terjadinya gempa megathrust di Indonesia.
Menurutnya, bangunan yang ada, termasuk tol dan gedung tinggi di Jakarta, telah dirancang dengan perhitungan tahan gempa hingga 1.000 tahun sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru.
Meski demikian, Basuki menegaskan bahwa tidak ada jaminan bangunan dan tol di Indonesia akan tetap kokoh jika terjadi gempa megathrust.
Dia menekankan bahwa daya tahan bangunan sangat bergantung pada kekuatan gempa itu sendiri.
Menurutnya, semua bangunan memang dibangun dengan mengikuti SNI, namun kekuatan gempa yang tidak dapat diprediksi akan menjadi faktor penentu.
Pemerintah, lanjut Basuki, tidak memiliki anggaran khusus untuk mengantisipasi gempa megathrust.
Upaya antisipasi sudah dilakukan sejak tahap perencanaan dan konstruksi bangunan dengan menerapkan desain yang sesuai dengan SNI.
Dia menambahkan, desain bangunan sudah mempertimbangkan potensi gempa dengan rethem periode tertentu, namun tetap bergantung pada seberapa besar kekuatan gempa megathrust yang terjadi.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan tentang potensi gempa megathrust dengan kekuatan magnitudo 8,9 di wilayah Selat Sunda dan Mentawai-Siberut.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan bahwa gempa megathrust bisa terjadi di kedua zona tersebut berdasarkan adanya seismic gap yang signifikan.
Daryono memperkirakan, gempa di Megathrust Selat Sunda dapat mencapai kekuatan maksimal M 8,7, sementara Megathrust Mentawai-Siberut bisa mencapai M 8,9.
Ia menekankan bahwa gempa di kedua segmen megathrust tersebut hanya masalah waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar.
Dengan demikian, meskipun infrastruktur telah dirancang untuk tahan gempa, potensi terjadinya gempa megathrust tetap menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi secara bijaksana oleh pemerintah dan masyarakat.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas potensi terjadinya gempa megathrust di Indonesia.
Menurutnya, bangunan yang ada, termasuk tol dan gedung tinggi di Jakarta, telah dirancang dengan perhitungan tahan gempa hingga 1.000 tahun sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru.
Meski demikian, Basuki menegaskan bahwa tidak ada jaminan bangunan dan tol di Indonesia akan tetap kokoh jika terjadi gempa megathrust.
Dia menekankan bahwa daya tahan bangunan sangat bergantung pada kekuatan gempa itu sendiri.
Menurutnya, semua bangunan memang dibangun dengan mengikuti SNI, namun kekuatan gempa yang tidak dapat diprediksi akan menjadi faktor penentu.
Pemerintah, lanjut Basuki, tidak memiliki anggaran khusus untuk mengantisipasi gempa megathrust.
Upaya antisipasi sudah dilakukan sejak tahap perencanaan dan konstruksi bangunan dengan menerapkan desain yang sesuai dengan SNI.
Dia menambahkan, desain bangunan sudah mempertimbangkan potensi gempa dengan rethem periode tertentu, namun tetap bergantung pada seberapa besar kekuatan gempa megathrust yang terjadi.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan tentang potensi gempa megathrust dengan kekuatan magnitudo 8,9 di wilayah Selat Sunda dan Mentawai-Siberut.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan bahwa gempa megathrust bisa terjadi di kedua zona tersebut berdasarkan adanya seismic gap yang signifikan.
Daryono memperkirakan, gempa di Megathrust Selat Sunda dapat mencapai kekuatan maksimal M 8,7, sementara Megathrust Mentawai-Siberut bisa mencapai M 8,9.
Ia menekankan bahwa gempa di kedua segmen megathrust tersebut hanya masalah waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar.
Dengan demikian, meskipun infrastruktur telah dirancang untuk tahan gempa, potensi terjadinya gempa megathrust tetap menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi secara bijaksana oleh pemerintah dan masyarakat.
