JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah merespons berbagai masukan terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan pemerintah menghargai setiap kritik dan saran yang muncul di ruang publik.
Menurut Qodari, Presiden selalu mempertimbangkan manfaat bagi Indonesia sebelum menjalankan agenda luar negeri. Karena itu, setiap kunjungan telah melalui proses perencanaan yang matang.
Ia mengatakan manfaat tersebut mencakup bidang diplomasi, ekonomi, dan kerja sama strategis. Selain itu, pemerintah juga menilai dampak jangka panjang dari setiap agenda internasional yang dijalankan Presiden.
Sementara itu, Qodari menjelaskan kunjungan Prabowo ke Paris, Prancis, pada 26 hingga 29 Mei 2026. Ia menegaskan agenda resmi pemerintah sejak awal hanya mencakup kunjungan ke Prancis.
Menurutnya, pemerintah tidak pernah mengumumkan agenda resmi ke negara lain dalam rangkaian perjalanan tersebut. Karena itu, berbagai spekulasi mengenai tujuan tambahan tidak masuk dalam jadwal resmi yang dipublikasikan pemerintah.
Selain itu, Qodari menyebut Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengumumkan rencana kunjungan tersebut sejak April 2026. Dengan demikian, pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bukan agenda yang disusun secara mendadak.
Qodari juga menjelaskan bahwa lawatan tersebut merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Macron ke Indonesia pada 2025. Setelah itu, kedua negara melanjutkan pembahasan sejumlah kerja sama strategis yang menjadi kepentingan bersama.
Menurut pemerintah, komunikasi bilateral tersebut penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Prancis. Selain itu, kedua negara juga membuka peluang kerja sama baru di berbagai sektor strategis.
