JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kolaborasi antara badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah untuk mempercepat transformasi Ibu Kota menjadi kota global.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan fasilitas kredit di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, target Jakarta masuk dalam 50 besar kota global pada 2030 membutuhkan kolaborasi menyeluruh, mulai dari konektivitas transportasi, infrastruktur digital, transisi energi hijau, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota,” ujar Pramono, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (13/10/2026).
Pramono juga meminta jajaran direksi BUMD yang berperan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) memastikan setiap kesepakatan ditindaklanjuti melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini,” tegasnya.
Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Saefullah Hidayat melaporkan, hingga Triwulan III 2026, pihaknya mencatat 52 kerja sama strategis yang terdiri atas 27 kolaborasi BUMD-BUMN dan 25 kerja sama antar-BUMD. Program tersebut melibatkan 14 perusahaan daerah.
Dalam rangkaian kolaborasi terbaru, terdapat 15 kesepakatan yang mencakup pelayanan kesehatan, pembiayaan perumahan, infrastruktur digital, energi rendah karbon, pengembangan kawasan berbasis Transit-Oriented Development (TOD), hingga pelatihan tenaga kerja.
Di bidang kesehatan, delapan BUMD bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), yang menaungi 31 rumah sakit daerah. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat rantai pasok pangan, pengelolaan limbah medis, penyediaan air bersih, serta integrasi layanan wisata kesehatan.
Untuk memperluas akses terhadap hunian layak, Bank Jakarta dan Jamkrida Jakarta berkolaborasi dengan dinas terkait dalam penyaluran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal. Sementara itu, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) menggandeng SMK 58 Jakarta untuk memfasilitasi pameran karya peserta didik.
Penguatan infrastruktur digital dilakukan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo bersama PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia dan PT Danareksa (Persero) melalui pengembangan jaringan konektivitas dan sarana telekomunikasi.
Di sektor energi berkelanjutan, Perumda Paljaya dan PT Pertamina (Persero) menjajaki pengolahan limbah Fat, Oil, and Grease (FOG) menjadi biofuel. PT Transportasi Jakarta juga menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk pemanfaatan energi hidrogen bagi armada transportasi publik.
Pengembangan kawasan dan transportasi turut menjadi bagian dari agenda tersebut. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) bersama PT MRT Jakarta (Perseroda) menyepakati pengembangan kawasan berbasis TOD di sepanjang jalur MRT Jakarta East–West.
Selain itu, Bank Jakarta menyediakan pembiayaan untuk elektrifikasi armada PT Transportasi Jakarta serta menandatangani perjanjian kredit dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas.
Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi kebutuhan industri perkotaan. Bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, BUMD menyelenggarakan 16 kelas pelatihan bagi 320 peserta hingga akhir 2026. Materinya meliputi bahasa asing, pemasaran digital, pembuatan konten, perhotelan, dan kelistrikan.
Saefullah menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun ekosistem perkotaan yang terintegrasi.
“Dari 15 kerja sama tersebut, kami melihat bahwa masa depan Jakarta tidak dibangun secara sektoral, tetapi melalui kemitraan strategis lintas sektor. Sinergi adalah jembatan menuju ekosistem perkotaan yang tangguh, modern, dan mandiri,” ujar Saefullah.
Melalui pengawalan Badan Pembinaan BUMD, Pemprov DKI Jakarta menargetkan seluruh kesepakatan segera direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian target Jakarta sebagai kota global yang mandiri dan berkelanjutan pada 2030.
