Kabar Pembatasan Pertalite Mulai 1 Juni 2026 Beredar, Begini Respons Pertamina

Oleh Hidayat Taufik pada 25 May 2026, 13:11 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com – Isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite kembali ramai dibahas di media sosial. Informasi yang beredar menyebut aturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Kabar itu memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Selain itu, banyak pengguna media sosial mempertanyakan kebenaran informasi yang beredar.

Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan kabar tersebut tidak benar. Perusahaan menegaskan belum ada aturan baru terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek maupun kapasitas mesin kendaraan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan arahan mengenai kebijakan tersebut.

Menurut Roberth, informasi yang menyebut sejumlah kendaraan tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 tidak sesuai fakta. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Ia juga menegaskan belum ada kebijakan yang membatasi penggunaan Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Selain itu, pemerintah juga belum mengeluarkan aturan terkait daftar kendaraan yang dilarang membeli BBM subsidi tersebut.

Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh unggahan yang menampilkan daftar mobil bermesin di atas 1.400 cc yang disebut tidak lagi dapat menggunakan Pertalite. Unggahan tersebut mencantumkan sejumlah model kendaraan dari berbagai merek.

Setelah itu, informasi tersebut menyebar luas dan memicu perdebatan di kalangan pengguna media sosial. Sementara itu, banyak pemilik kendaraan mulai mencari kepastian mengenai aturan tersebut.

Roberth menegaskan Pertamina akan menjalankan setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator sektor energi. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pembatasan Pertalite bagi kendaraan tertentu.

Karena itu, masyarakat diimbau mengacu pada informasi resmi dari pemerintah dan Pertamina terkait kebijakan distribusi BBM subsidi.