JAKARTA, Cobisnis.com - Menurut laporan dari Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza Ismail al-Thawabta, badai yang merendam puluhan ribu tenda pengungsi di Jalur Gaza berpotensi diikuti bencana lain yang mematikan jika pasokan material untuk memperbaiki jaringan drainase yang hancur tidak segera diizinkan masuk ke wilayah tersebut.
Dalam wawancara dikutip dari laman Anadolu, mengatakan peringatan selama berbulan-bulan mengenai ancaman bencana pada musim dingin kini mulai menjadi kenyataan, ketika keluarga-keluarga pengungsi menghadapi hujan lebat dan banjir di tempat penampungan yang hampir tidak memberikan perlindungan.
"Jika dunia tidak turun tangan untuk memungkinkan masuknya material guna membangun kembali infrastruktur, Gaza akan kembali dilanda banjir pada musim dingin ini," ujarnya.
Al-Thawabta mendesak para mediator dan penjamin perjanjian gencatan senjata untuk menekan Israel agar membuka seluruh jalur penyeberangan bagi bantuan kemanusiaan serta material yang diperlukan untuk memulihkan layanan dasar.
Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, badai yang melanda Gaza pada Jumat malam merendam 70 ribu tenda dalam 12 jam pertama. Puluhan tembok dilaporkan runtuh, sejumlah orang mengalami luka-luka, sementara kerugian langsung awal diperkirakan mencapai 3 juta dolar AS.
Al-Thawabta mengatakan berbagai seruan internasional yang disampaikan sebelum hujan datang belum menghasilkan tanggapan yang memadai.
Menurut dia, runtuhnya tanggul pasir yang menimpa tenda-tenda pengungsi di Deir al-Balah hingga menimbulkan korban jiwa menunjukkan besarnya ancaman yang dihadapi keluarga-keluarga pengungsi.
Ia mengatakan tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap orang-orang yang hilang akibat kejadian tersebut.
Badai itu semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung, ketika keluarga-keluarga yang menghadapi pengungsian dan kekurangan kebutuhan pokok kini harus menghadapi ancaman tambahan berupa banjir dan bangunan yang tidak stabil.
Banyak warga tidak memiliki pilihan tempat berlindung yang lebih aman selain tenda yang kondisinya terus memburuk atau rumah yang rusak akibat serangan Israel.
Lebih lanjut, Al-Thawabta mengatakan Israel telah menghancurkan lebih dari 93 persen infrastruktur jaringan pembuangan limbah dan drainase air hujan di Gaza selama perang yang disebutnya sebagai genosida.
Ia memperingatkan bahwa tanpa material untuk membangun kembali jaringan tersebut, hujan lebat berikutnya akan kembali menyebabkan banjir.
Karena itu, ia menyerukan agar material perbaikan segera diizinkan masuk bersama bantuan makanan, tenda, dan kebutuhan pokok lainnya.
Ia menekankan bahwa penanganan krisis tidak cukup hanya dengan bantuan darurat, tetapi juga harus mencakup perbaikan kerusakan infrastruktur yang menjadi penyebab utama meningkatnya risiko banjir.
Al-Thawabta meminta para mediator dan penjamin gencatan senjata harus menekan Israel agar memenuhi komitmennya terkait pengiriman bantuan kemanusiaan dan akses masuk ke Gaza.
Menurut dia, perjanjian gencatan senjata mengatur masuknya 600 truk bantuan ke Gaza setiap hari.
Namun, jalur penyeberangan secara berkala ditutup, sementara pada hari-hari ketika pengiriman diizinkan, jumlah truk yang masuk tidak melebihi 30 persen dari total yang disepakati.
Ia menuduh Israel sengaja menciptakan kelaparan dan menjalankan kebijakan yang membuat penduduk kekurangan makanan, dengan pembatasan tersebut semakin memperburuk penderitaan masyarakat yang telah menghadapi kondisi kemanusiaan sangat berat.
Al-Thawabta mengatakan Gaza kini menghadapi berbagai bencana kemanusiaan yang terjadi secara bersamaan.
Ia mendesak masyarakat internasional segera mengambil tindakan untuk melindungi penduduk Gaza sebelum lebih banyak nyawa melayang.
Perang Israel yang disebut sebagai genosida telah menyebabkan sebagian besar wilayah Gaza hancur dan memaksa keluarga-keluarga mengungsi ke tenda maupun bangunan yang rusak.
Pembatasan Israel terhadap masuknya material tempat penampungan dan perbaikan infrastruktur juga terus menghambat pemulihan wilayah tersebut, meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober 2025.
