JAKARTA, Cobisnis.com – Amerika Serikat menghadapi tantangan serius di bawah laut kawasan Indo-Pasifik, di mana jumlah kapal selamnya kalah dibandingkan rival regional. Korea Selatan kini muncul dengan sebuah rencana ambisius: bergabung ke jajaran elite negara pemilik kapal selam bertenaga nuklir, sekaligus membantu meringankan beban Angkatan Laut AS di kawasan strategis tersebut.
Dengan restu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Korea Selatan berpeluang menjadi negara ketujuh di dunia yang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir, menyusul Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, Inggris, dan India. Langkah ini dinilai dapat menjadi solusi saling menguntungkan. Seoul bisa meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bawah laut Korea Utara dan China, sementara AS dapat mengalihkan kapal selam serang bertenaga nuklirnya ke titik panas lain seperti Laut China Selatan dan perairan sekitar Taiwan.
“Bagi Korea Selatan, ini akan menjadi pengubah permainan dalam menghadapi ancaman bawah laut Korea Utara,” ujar Yu Jihoon, peneliti di Korea Institute for Defense Analyses sekaligus mantan perwira kapal selam Angkatan Laut Korea Selatan.
Kapal selam bertenaga nuklir memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan kapal selam diesel-listrik, seperti kemampuan menyelam dalam waktu sangat lama, kecepatan lebih tinggi, serta tingkat kebisingan yang lebih rendah. Namun, ambisi ini bukan tanpa hambatan. Selama puluhan tahun, Korea Selatan terikat perjanjian nuklir dengan AS yang melarangnya memproses ulang bahan bakar nuklir bekas, meski secara teknologi mampu melakukannya.
Isu tersebut mencuat ke publik ketika Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung secara terbuka meminta Presiden Trump mencabut larangan tersebut dalam pertemuan Oktober lalu. Sehari setelahnya, Trump menyatakan persetujuannya melalui Truth Social, menyebut bahwa Korea Selatan diizinkan membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk menggantikan armada diesel yang dinilai kurang lincah.
Lee menegaskan, langkah ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelacakan kapal selam China dan Korea Utara, sekaligus “mengurangi beban signifikan bagi pasukan AS” di sekitar Semenanjung Korea.
Dari sisi AS, kebutuhan bantuan memang nyata. Data Angkatan Laut AS menunjukkan bahwa per Juli 2025, AS hanya memiliki 49 kapal selam serang yang harus mencakup seluruh lautan dunia. Sementara itu, ratusan kapal selam asing terutama milik China, Rusia, dan Korea Utara beroperasi di kawasan Indo-Pasifik.
Meski para pejabat Korea Selatan menyatakan negaranya sudah memiliki kemampuan teknis membangun kapal selam besar, tantangan terbesar ada pada lokasi produksi dan transfer teknologi. Trump sempat menyebut pembangunan akan dilakukan di galangan kapal Philadelphia yang baru diakuisisi perusahaan Korea Selatan, Hanwha. Namun, Seoul menekankan keinginan agar pembangunan dilakukan di dalam negeri demi transfer teknologi dan dampak industri nasional.
Para ahli memperkirakan, meskipun mendapat persetujuan politik, Korea Selatan masih membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk benar-benar mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Proses ini juga berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan, terutama dengan reaksi keras dari Korea Utara dan kekhawatiran China terkait stabilitas regional.
Meski demikian, Seoul menilai langkah ini krusial untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Dengan ancaman bawah laut yang terus berkembang, rencana Korea Selatan berpotensi menjadi faktor penentu dalam dinamika keamanan Pasifik di masa depan.
