JAKARTA, Cobisnis.com - Kapolri Suyudi menegaskan komitmen memberantas praktik premanisme yang masih mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Ia menyebut sejumlah perusahaan masih menjadi sasaran pemalakan oleh kelompok preman.
Menurut Suyudi, praktik tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat menghambat kegiatan ekonomi. Pemerasan, pungutan liar, pengancaman, hingga intimidasi dinilai menciptakan ketakutan di kalangan pengusaha."Masih banyak perusahaan-perusahaan diganggu terus, dipalakin sama preman-preman," ujar Suyudi.
Ia meminta pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan dilakukan hingga ke akar-akarnya. Penindakan juga harus menyasar berbagai bentuk gangguan yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha.
Suyudi menegaskan Indonesia tidak boleh kalah oleh praktik premanisme. Ia menginginkan tidak ada lagi ruang bagi pungutan liar, pemerasan, pengancaman, dan intimidasi.
Menurutnya, keberadaan kelompok yang melakukan pemalakan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Kondisi tersebut berpotensi menghambat aktivitas perusahaan dan berdampak pada perekonomian.
"Kalau preman dibiarkan, ekonomi hancur, hukum kalah," tegas Suyudi.
Pernyataan tersebut menempatkan pemberantasan premanisme sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan bisnis tanpa tekanan maupun pungutan ilegal.
Meski demikian, materi pernyataan yang tersedia belum merinci langkah operasional, target penindakan, maupun data jumlah perusahaan yang menjadi korban pemalakan. Fokus pernyataan Suyudi adalah komitmen pemberantasan premanisme hingga ke akar-akarnya.
