Kasus Korupsi Sawit Duta Palma, Ini Rincian Tuntutan Rp81,8 Triliun

Oleh M.Dhayfan Al-ghiffari pada 19 Nov 2026, 20:32 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tujuh korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group membayar denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp81,89 triliun. Tuntutan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Tuntutan dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis (19/11/2026). Jaksa meyakini kegiatan usaha para korporasi tersebut melanggar hukum selama periode 2004 hingga 2022.

Tujuh perusahaan yang menjadi terdakwa adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific. Seluruh korporasi tersebut merupakan bagian dari kelompok usaha Duta Palma milik Surya Darmadi.

Jaksa menuntut masing-masing perusahaan membayar denda Rp100 miliar. Dengan demikian, total pidana denda yang diminta untuk tujuh korporasi mencapai Rp700 miliar.

Selain denda, jaksa menuntut lima perusahaan membayar uang pengganti atas kerugian keuangan dan perekonomian negara. Total uang pengganti yang dituntut mencapai sekitar Rp81,19 triliun.

Rinciannya, PT Palma Satu dituntut membayar Rp21,39 triliun, PT Seberida Subur Rp12,95 triliun, dan PT Banyu Bening Utama Rp17,54 triliun. Sementara PT Panca Agro Lestari dituntut Rp8,51 triliun dan PT Kencana Amal Tani Rp20,79 triliun.

Jika digabungkan dengan denda Rp700 miliar, total tuntutan terhadap tujuh korporasi tersebut mencapai Rp81.895.683.549.535 atau sekitar Rp81,89 triliun. Nilai tersebut mencakup uang pengganti dan pidana denda yang diminta jaksa.

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran terhadap seluruh tujuh perusahaan. Apabila kewajiban uang pengganti tidak dibayarkan, jaksa menuntut pidana pengganti berupa kurungan selama dua tahun.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut kegiatan usaha para terdakwa yang berlangsung lama telah menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah besar. Perbuatan tersebut juga dinilai menimbulkan keresahan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sementara itu, hal yang meringankan bagi para terdakwa adalah belum pernah dihukum. Meski demikian, jaksa menilai perbuatan mereka tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Perkara ini masih berada dalam tahap persidangan setelah jaksa membacakan tuntutan. Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh fakta dan pembuktian sebelum menjatuhkan putusan terhadap tujuh korporasi tersebut.