Kejagung Banding Vonis Hery Susanto, Soroti Uang Pengganti

Oleh Desti Dwi Natasya pada 17 Nov 2026, 11:21 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara terhadap mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam perkara suap terkait tata kelola usaha pertambangan nikel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendaftarkan upaya hukum banding pada Rabu (11/11/2026). Saat ini, jaksa tengah menyiapkan memori banding dan kontra memori banding untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pengajuan banding tersebut salah satunya berkaitan dengan langkah hukum yang lebih dahulu ditempuh pihak Hery. Adapun alasan keberatan lainnya akan dijelaskan dalam dokumen banding.

Salah satu hal yang menjadi perhatian jaksa adalah besaran uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim. Nilainya sebesar Rp3,87 miliar, lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU yang mencapai Rp4,19 miliar.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Hery pada Kamis (5/11/2026). Hakim menyatakan Hery terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3,87 miliar saat menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.

Selain pidana penjara, Hery dijatuhi denda Rp300 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.875.000.000. Rumah milik Hery di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, turut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran tersebut. Jika kewajiban uang pengganti tidak dipenuhi sesuai ketentuan putusan, Hery dapat dikenai pidana penjara pengganti selama tiga tahun.

Di sisi lain, kuasa hukum Hery, Alex Candra, menyatakan pihaknya juga mengajukan banding. Ia menilai terdapat pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan serta sejumlah fakta yang belum dipertimbangkan dalam putusan.

Dengan demikian, baik jaksa maupun pihak terdakwa sama-sama menempuh upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.