JAKARTA, Cobisnis.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan anggaran pembangunan infrastruktur nasional pada periode 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp1.905 triliun.
Akan tetapi, masih terdapat kekurangan pembiayaan sebesar Rp753 triliun yang perlu dipenuhi, terutama melalui peran serta investasi dari sektor swasta.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, proyeksi tersebut merujuk pada target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut Dody, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah menjadi tantangan utama dalam menutup celah pembiayaan tersebut.
"Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025-2029 mencapai Rp1.905 triliun. Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp753 triliun," ujar Dody dalam sambutannya pada pembukaan acara CreatIFF 2025 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 3 Juni.
Sebagai perbandingan, pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penugasan berhasil menyumbang Rp440 triliun atau sekitar 21,4 persen dari total kebutuhan kala itu mencapai Rp2.058 triliun.
Dalam menghadapi tantangan ke depan, pemerintah mendorong keterlibatan pihak swasta dalam skema pembiayaan infrastruktur.
Oleh karena itu, Gelaran CreatIFF 2025 menjadi salah satu langkah Kementerian PU dalam menjaring kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah dan lembaga keuangan guna merumuskan solusi kreatif demi menutup kekurangan dana pembangunan.
"Saya akan terus menerus mendorong seluruh jajaran Kementerian PU, khususnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk terus mengkaji dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik itu KPBU, blended financing, sekuritisasi aset dan skema-skema lain potensial," tutur Dody.
Lebih lanjut, Dody bilang, pentingnya menciptakan iklim pembiayaan menarik bagi investor.
"Kami perlu mengembangkan ekosistem pembiayaan inklusif, kondusif, transparan dan akuntabel untuk menarik minat investor swasta, baik domestik maupun internasional serta stakeholder lainnya untuk sanggup dan mau bergandengan tangan maju bersama," jelasnya.
Akan tetapi, masih terdapat kekurangan pembiayaan sebesar Rp753 triliun yang perlu dipenuhi, terutama melalui peran serta investasi dari sektor swasta.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, proyeksi tersebut merujuk pada target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut Dody, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah menjadi tantangan utama dalam menutup celah pembiayaan tersebut.
"Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025-2029 mencapai Rp1.905 triliun. Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp753 triliun," ujar Dody dalam sambutannya pada pembukaan acara CreatIFF 2025 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 3 Juni.
Sebagai perbandingan, pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penugasan berhasil menyumbang Rp440 triliun atau sekitar 21,4 persen dari total kebutuhan kala itu mencapai Rp2.058 triliun.
Dalam menghadapi tantangan ke depan, pemerintah mendorong keterlibatan pihak swasta dalam skema pembiayaan infrastruktur.
Oleh karena itu, Gelaran CreatIFF 2025 menjadi salah satu langkah Kementerian PU dalam menjaring kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah dan lembaga keuangan guna merumuskan solusi kreatif demi menutup kekurangan dana pembangunan.
"Saya akan terus menerus mendorong seluruh jajaran Kementerian PU, khususnya Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk terus mengkaji dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik itu KPBU, blended financing, sekuritisasi aset dan skema-skema lain potensial," tutur Dody.
Lebih lanjut, Dody bilang, pentingnya menciptakan iklim pembiayaan menarik bagi investor.
"Kami perlu mengembangkan ekosistem pembiayaan inklusif, kondusif, transparan dan akuntabel untuk menarik minat investor swasta, baik domestik maupun internasional serta stakeholder lainnya untuk sanggup dan mau bergandengan tangan maju bersama," jelasnya.
