JAKARTA, Cobisnis.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri menyampaikan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal secara terbuka kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya berbagai spekulasi yang dapat berkembang di tengah publik.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan, kepolisian perlu memberikan informasi secara berkala mengenai proses penanganan perkara, termasuk tahapan penyidikan dan substansi kasus yang sedang ditangani.
“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Anam di Jakarta, Selasa.
Menurut Anam, perhatian masyarakat terhadap perkara ini cukup besar karena sejumlah pihak yang diduga menjadi target penyadapan merupakan tokoh publik. Karena itu, keterbukaan informasi dari kepolisian diperlukan agar penanganan perkara tetap dipahami sebagai proses penegakan hukum.
Dia juga berharap Mabes Polri tidak hanya menyampaikan informasi pada tahap tertentu, tetapi memberikan penjelasan secara berkesinambungan mengenai perkembangan penyidikan.
“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur atau *illegal tapping*, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka yang merupakan anggota Polri diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak pada periode 2025 hingga 2026. Pihak-pihak yang menjadi target dugaan penyadapan meliputi Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam penyelidikan perkara tersebut, penyadapan diduga dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Aktivitas tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan ilegal, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut disinyalir dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang sebelumnya telah dilakukan.
Kompolnas berharap Polri dapat menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan transparan. Keterbukaan dalam setiap tahapan penanganan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
