JAKARTA, Cobisnis.com – Bank Indonesia memastikan tidak ada opsi penurunan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah dampak perang di Timur Tengah.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa arah kebijakan saat ini fokus pada mempertahankan BI Rate. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas tekanan global yang semakin tidak menentu.
Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 16–17 Maret 2026, BI memutuskan menahan suku bunga di level 4,75%. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility tetap di 3,75% dan Lending Facility di 5,50%.
Keputusan tersebut tidak lepas dari dampak konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Perang ini dinilai memperburuk kondisi ekonomi global secara signifikan.
Tekanan global mulai terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026. Angkanya turun menjadi 3,1% dari sebelumnya 3,2%, menunjukkan adanya perlambatan yang mulai terasa.
Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor utama. Kondisi ini mengganggu rantai pasok perdagangan internasional dan meningkatkan biaya produksi di banyak negara.
Dampaknya, inflasi global juga ikut naik dari 3,8% menjadi 4,1%. Kenaikan ini membuat ruang bagi bank sentral di berbagai negara untuk menurunkan suku bunga menjadi semakin terbatas.
Di pasar keuangan, tekanan semakin kuat dengan menguatnya dolar AS. Hal ini diikuti kenaikan yield US Treasury dan arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Situasi tersebut membuat nilai tukar rupiah berisiko melemah. Oleh karena itu, BI memilih menahan suku bunga sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.
Selain itu, peningkatan defisit fiskal AS akibat pembiayaan perang turut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi. Kondisi ini semakin memperketat likuiditas global.
BI juga menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga inflasi tetap dalam target 2,5% ± 1% untuk periode 2026–2027. Stabilitas menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian global.
Langkah menahan suku bunga dinilai sebagai strategi defensif untuk meredam dampak eksternal. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi domestik.
