JAKARTA, Cobisnis.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pemerintah telah menutup 172 perlintasan sebidang ilegal di berbagai daerah. Langkah ini bertujuan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api pada 2026.
Selain itu, pemerintah ingin menekan risiko kecelakaan di jalur perlintasan. Kebijakan tersebut muncul setelah insiden tabrakan kereta di Bekasi Timur.
Dudy mengatakan Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan PT KAI dan sejumlah instansi terkait. Mereka menertibkan jalur perlintasan yang tidak memiliki izin resmi.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan pengamanan tambahan di ribuan titik lain. Fokus utama berada pada perlintasan tanpa palang pintu dan tanpa penjaga.
Menurut Dudy, saat ini masih ada sekitar 1.638 perlintasan sebidang yang membutuhkan fasilitas pengamanan. Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pemasangan palang pintu di sejumlah wilayah.
Namun, proyek tersebut membutuhkan anggaran besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana mencapai Rp800 miliar.
Selain memperkuat infrastruktur, Dudy juga meminta masyarakat mematuhi aturan keselamatan. Ia mengimbau warga tidak melintasi jalur ilegal saat menyeberangi rel kereta.
Di sisi lain, pemerintah berharap seluruh pihak mendukung proses penertiban perlintasan. Dengan begitu, risiko kecelakaan dapat ditekan dalam beberapa tahun ke depan.
