JAKARTA, Cobisnis.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun pada Maret 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran per Maret 2025 sebesar Rp104,2 triliun atau sebesar 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Realisasi ini setara 16,9 persen dari target APBN 2025.
"Secara postur, defisit akhir Maret, 31 Maret (2025) Rp104,2 triliun, APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun. Ini yang sudah disepakati dengan DPR dan menjadi Undang-Undang, jadi defisit Rp104,2 triliun, itu artinya 16,9 persen dari target defisit tahun ini," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, pada Rabu, 30 April.
"Rp104,2 triliun defisit ini artinya 0,43 persen dari PDB, APBN kita didesain dengan defisit Rp616,2 triliun itu artinya 2,53 persen dari PDB," tambahnya.
Secara keseluruhan, APBN 2025 didesain defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Artinya, defisit yang terjadi pada Maret 2025 masih dalam rentang proyeksi pemerintah.
Sri Mulyani menyampaikan sampai dengan Maret 2025 pembiayaan anggaran tercapai Rp250,0 triliun atau 40,6 persen terhadap target APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun.
Menurut Sri Mulyani, defisit APBN per Maret 2025 disebabkan pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara yang meningkat.
Sri Mulyani menjelaskan, realisasi pendapatan negara per Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun atau turun 16,75 persen secara tahunan atau year on year (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp620,01 triliun.
Realisasi ini setara 17,2 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara per Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau naik 1,37 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu Rp611,9 triliun.
Realisasi ini setara 17,1 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
"Posisi APBN 31 Maret dari sisi keseimbangan primer positif atau surplus Rp17,5 triliun, posisi ini cukup baik dan kita akan tetap menjaganya sesuai dengan undang-undang APBN 2024 Nomor 62," ucapnya.
Sri Mulyani menyampaikan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus pada Maret 2025 sebesar Rp17,5 triliun atau 27,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp63,3 triliun.
"APBN 2025 di desain melalui undang-undang Nomor:62 2024, didesain dengan keseimbangan primer Rp63,3 triliun, jadi kalau ini masih positif, ini hal yang bagus, tapi kalau nanti melihat defisit jangan panik, karena memang didesainnya adalah defisit primer balance Rp63,3 triliun dan defisit total postur Rp616,2 triliun," pungkasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran per Maret 2025 sebesar Rp104,2 triliun atau sebesar 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Realisasi ini setara 16,9 persen dari target APBN 2025.
"Secara postur, defisit akhir Maret, 31 Maret (2025) Rp104,2 triliun, APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun. Ini yang sudah disepakati dengan DPR dan menjadi Undang-Undang, jadi defisit Rp104,2 triliun, itu artinya 16,9 persen dari target defisit tahun ini," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, pada Rabu, 30 April.
"Rp104,2 triliun defisit ini artinya 0,43 persen dari PDB, APBN kita didesain dengan defisit Rp616,2 triliun itu artinya 2,53 persen dari PDB," tambahnya.
Secara keseluruhan, APBN 2025 didesain defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Artinya, defisit yang terjadi pada Maret 2025 masih dalam rentang proyeksi pemerintah.
Sri Mulyani menyampaikan sampai dengan Maret 2025 pembiayaan anggaran tercapai Rp250,0 triliun atau 40,6 persen terhadap target APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun.
Menurut Sri Mulyani, defisit APBN per Maret 2025 disebabkan pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara yang meningkat.
Sri Mulyani menjelaskan, realisasi pendapatan negara per Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun atau turun 16,75 persen secara tahunan atau year on year (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp620,01 triliun.
Realisasi ini setara 17,2 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara per Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau naik 1,37 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu Rp611,9 triliun.
Realisasi ini setara 17,1 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
"Posisi APBN 31 Maret dari sisi keseimbangan primer positif atau surplus Rp17,5 triliun, posisi ini cukup baik dan kita akan tetap menjaganya sesuai dengan undang-undang APBN 2024 Nomor 62," ucapnya.
Sri Mulyani menyampaikan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus pada Maret 2025 sebesar Rp17,5 triliun atau 27,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp63,3 triliun.
"APBN 2025 di desain melalui undang-undang Nomor:62 2024, didesain dengan keseimbangan primer Rp63,3 triliun, jadi kalau ini masih positif, ini hal yang bagus, tapi kalau nanti melihat defisit jangan panik, karena memang didesainnya adalah defisit primer balance Rp63,3 triliun dan defisit total postur Rp616,2 triliun," pungkasnya.
