JAKARTA, Cobisnis.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, perusahaan pelat merah yang mengelolaan dana pensiun (dapen) ke depannya akan berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, hal itu berkaitan dengan arahan Komisi VI DPR untuk memantau ketat pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Asabri (Persero) untuk Tahun Anggaran 2025 mendatang.
“Ke depan, mungkin dana-dana pensiun seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan, karena memang lebih baik seperti di sana. Tetapi mungkin beberapa BUMN lain bisa lebih diprioritaskan dikelola secara berkoordinasi dengan kami,” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, dikutip Kamis, 11 Juli.
Dia menambahkan, bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah pengelola dana pensiun sudah beberapa kali dilakukan oleh Kementerian BUMN. Seperti yang dilakukan di Asabri hingga Jiwasraya.
Lebih lanjut, Erick mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga selalu mendukung penuh upaya Kementerian BUMN untuk membongkar korupsi di perusahaan pengelolaan dana pensiun.
“Sama juga Asabri, ketika saya lapor ke Pak Presiden, saya waktu itu diberi waktu bertemu Pak Prabowo sebagai Menhan. Pak Prabowo saat itu langsung memanggil Jaksa Agung bersama saya untuk segera melakukan pergantian direksi dan proses hukum dijalankan,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, pengelolaan dana pensiun yang ke depannya diserahkan ke Kementerian Keuangan agar tidak ada tumpang tindih antarkementerian.
“Jadi supaya tidak ada overlapping BUMN di antara kementerian lain dan kementerian BUMN,” ucapnya.
Lebih lanjut, Erick mengungkapkan, rencana tersebut telah didiskusikan bersama dengan Menteri Keuangan dan akan dikonsolidasikan dalam RUU BUMN.
“Salah satu proposal yang kita dorong juga dikonsolidasi yang namanya dalam RUU BUMN itu kan, nanti jumlah BUMN lebih sedikit, tapi klaster yang dari 12 menjadi 11,” tutur Erick.
Erick mengatakan, hal itu berkaitan dengan arahan Komisi VI DPR untuk memantau ketat pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Asabri (Persero) untuk Tahun Anggaran 2025 mendatang.
“Ke depan, mungkin dana-dana pensiun seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan, karena memang lebih baik seperti di sana. Tetapi mungkin beberapa BUMN lain bisa lebih diprioritaskan dikelola secara berkoordinasi dengan kami,” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, dikutip Kamis, 11 Juli.
Dia menambahkan, bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah pengelola dana pensiun sudah beberapa kali dilakukan oleh Kementerian BUMN. Seperti yang dilakukan di Asabri hingga Jiwasraya.
Lebih lanjut, Erick mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga selalu mendukung penuh upaya Kementerian BUMN untuk membongkar korupsi di perusahaan pengelolaan dana pensiun.
“Sama juga Asabri, ketika saya lapor ke Pak Presiden, saya waktu itu diberi waktu bertemu Pak Prabowo sebagai Menhan. Pak Prabowo saat itu langsung memanggil Jaksa Agung bersama saya untuk segera melakukan pergantian direksi dan proses hukum dijalankan,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, pengelolaan dana pensiun yang ke depannya diserahkan ke Kementerian Keuangan agar tidak ada tumpang tindih antarkementerian.
“Jadi supaya tidak ada overlapping BUMN di antara kementerian lain dan kementerian BUMN,” ucapnya.
Lebih lanjut, Erick mengungkapkan, rencana tersebut telah didiskusikan bersama dengan Menteri Keuangan dan akan dikonsolidasikan dalam RUU BUMN.
“Salah satu proposal yang kita dorong juga dikonsolidasi yang namanya dalam RUU BUMN itu kan, nanti jumlah BUMN lebih sedikit, tapi klaster yang dari 12 menjadi 11,” tutur Erick.
