JAKARTA, Cobisnis.com - Penetapan awal Ramadhan 1447 H/2026 M di Indonesia masih menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang ini menjadi rujukan resmi pemerintah dalam menentukan awal puasa bagi umat Islam di Indonesia.
Sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta, dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari lembaga pemerintah, ormas Islam, hingga pakar astronomi. Hasil sidang nantinya akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat sebagai pedoman nasional pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan.
Mekanisme Penentuan Awal Puasa Versi PemerintahPemerintah menggunakan metode gabungan hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal) dalam menentukan awal Ramadhan. Data perhitungan posisi bulan akan diverifikasi melalui pemantauan langsung di berbagai titik pengamatan di Indonesia.
Sidang ini melibatkan banyak pihak, seperti Komisi VIII DPR, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, BMKG, BRIN, serta Observatorium Bosscha, bersama perwakilan ormas Islam dan Tim Hisab Rukyat Kemenag.
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 18 Februari 2026Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Penetapan ini berdasarkan metode hisab hakiki dengan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Melalui sistem kalender global tersebut, Muhammadiyah menetapkan awal bulan hijriah berlaku serentak secara internasional berdasarkan perhitungan astronomi modern, tanpa bergantung pada rukyat lokal.
Prediksi Awal Ramadhan Versi PemerintahBerdasarkan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 yang menetapkan Idulfitri pada 21–22 Maret 2026, awal Ramadhan versi pemerintah diperkirakan berpotensi jatuh pada 19 Februari 2026, dengan asumsi Ramadhan berlangsung 30 hari.
Namun, tanggal ini masih bersifat prediktif dan menunggu keputusan resmi sidang isbat.
Potensi Perbedaan Awal PuasaPerbedaan metode penentuan awal bulan hijriah membuka kemungkinan terjadinya perbedaan awal puasa antara pemerintah dan Muhammadiyah. Kondisi ini bukan hal baru dalam penetapan kalender Islam di Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa keputusan final tetap menunggu hasil sidang isbat sebagai acuan resmi nasional, dan masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi agar tetap menjaga persatuan dan ketenangan dalam beribadah.
