JAKARTA, Cobisnis.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum haram terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik atau vape. Ketentuan tersebut mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan perangkat rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Dokumen tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa KH Aminuddin Yaqub.
Fatwa tersebut diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," tulis isi surat tersebut.
Dalam pertimbangannya, MUI menilai penggunaan vape berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan sosial. Rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup.
Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki sifat adiktif dan berpotensi mengganggu sistem saraf serta kesehatan tubuh.
Ketentuan dalam fatwa tersebut juga mencakup penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. MUI secara tegas menyatakan aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik juga termasuk perbuatan yang diharamkan.
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI turut memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik beserta sanksi bagi pelanggarnya.
Pemerintah juga diminta mengambil langkah pengendalian peredaran vape guna melindungi masyarakat dari paparan serta dampak negatif penggunaannya.
