Pemerintah Beberkan 7 Poin Utama dalam RUU Perampasan Aset

Oleh Hidayat Taufik pada 19 Nov 2026, 10:38 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com - Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej memaparkan tujuh poin penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Rancangan regulasi tersebut mengatur mekanisme penyitaan harta yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain melalui proses pidana, aturan ini juga membuka peluang perampasan aset tanpa didahului putusan pidana.

Eddy menjelaskan, sejumlah tindak pidana dapat menjadi dasar perampasan aset. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, hingga kejahatan berbasis teknologi informasi.

Menurut Eddy, masyarakat berharap seluruh proses perampasan aset dapat berjalan secara adil. Tahapannya meliputi penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset yang berhasil dirampas.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan potensi penyalahgunaan aturan tersebut sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum telah diantisipasi.

Ia juga menilai regulasi ini dapat memberikan manfaat bagi korban investasi dan perdagangan saham ilegal. Melalui mekanisme yang diatur, korban berpeluang memperoleh ganti rugi dari hasil penjualan aset pelaku tindak pidana.

Berikut tujuh poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset:

1. Ruang lingkup tindak pidana: Meliputi korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.

2. Jenis aset yang dirampas: Mengatur kategori harta kekayaan yang dapat dikenakan perampasan.

3. Mekanisme hukum: Mengatur perampasan aset melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.

4. Pengelolaan aset: Dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden.

5. Pengawasan: Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset harus dilakukan secara berkala dan akuntabel.

6. Sistem teknologi informasi: Pengelolaan aset menggunakan sistem digital yang terintegrasi.

7. Pendanaan: Mengatur sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan perampasan aset.

RUU Perampasan Aset tersebut telah disetujui pada pembicaraan tingkat I. Selanjutnya, rancangan regulasi itu akan memasuki tahapan pembahasan untuk disahkan menjadi undang-undang.