PSSI Minta Insiden Kericuhan PSS Vs Arema Diusut Tuntas

Oleh Hidayat Taufik pada 22 Nov 2026, 08:00 WIB

JAKARTA, Cobisnis.com - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan sikap tegas terhadap segala bentuk kekerasan dalam pertandingan sepakbola. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kericuhan yang terjadi setelah laga PSS Sleman melawan Arema FC di Stadion Maguwoharjo.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa hasil pertandingan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Ia menginginkan stadion menjadi tempat yang aman bagi seluruh pihak.

"Apa pun hasil pertandingan, kekerasan tidak bisa dibenarkan. Orang harus bisa datang ke stadion, mendukung timnya, dan pulang dengan aman," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).

PSSI juga menyatakan dukungan terhadap penyelidikan kepolisian untuk mengusut dugaan kekerasan dan perusakan yang terjadi dalam insiden tersebut.

"PSSI bersama I.League siap membantu menyediakan laporan pertandingan, rekaman, dan informasi lain yang dibutuhkan," lanjut Erick.

Erick menyoroti adanya penonton yang masuk ke area lapangan, dugaan perusakan fasilitas stadion, serta tindakan kekerasan. Menurutnya, perlindungan terhadap pemain, ofisial, petugas pertandingan, dan penonton harus menjadi perhatian utama.

Ia turut mengajak I.League, klub, panitia pelaksana, aparat keamanan, serta kelompok suporter meningkatkan koordinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengamanan dan mencegah kericuhan serupa terulang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi meminta Komite Disiplin (Komdis) PSSI segera menindaklanjuti laporan serta rekomendasi sanksi yang disampaikan I.League.

Sebelumnya, I.League merekomendasikan agar pertandingan kandang PSS Sleman digelar tanpa penonton. Selain itu, suporter PSS juga direkomendasikan tidak diperbolehkan mendampingi tim saat menjalani laga tandang hingga akhir musim.

"Kami mendorong Komdis segera menindaklanjuti laporan dan mengkaji rekomendasi I.League. Kami menghormati kewenangan Komdis untuk memeriksa perkara ini dan menentukan sanksi apabila terbukti ada pelanggaran," kata Yunus Nusi.