JAKARTA, Cobisnis.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap praktik pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah rangkaian kebakaran lahan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir.
Dalam pidato kunci pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (12/11/2026), Rachmat menyatakan bahwa kebakaran di kawasan perkebunan sawit harus dicegah melalui pengawasan dan tindakan yang lebih tegas.
Ia menilai perkembangan teknologi pemantauan satelit secara real-time dan pemodelan iklim prediktif seharusnya memungkinkan pemerintah maupun perusahaan mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
"Di era ketika data satelit tersedia secara real-time dan pemodelan iklim prediktif dapat kita akses, kegagalan bertindak sebelum api membesar bukan lagi masalah keterbatasan teknis. Ini adalah krisis komitmen proaktif," ujar Rachmat, Kamis (12/26).
Rachmat menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah mengambil kendali langsung dalam penanganan kebakaran lahan. Langkah tersebut dilakukan melalui pengerahan operasi lapangan serta penindakan terhadap perusahaan yang terbukti lalai.
Pemerintah juga memastikan penegakan hukum berlaku bagi seluruh pihak, termasuk perusahaan, investor, maupun regulator.
"Negara tidak akan lagi menanggung beban dari kelalaian korporasi. Sanksi administratif, pencabutan izin, dan proses hukum pidana sedang berjalan bagi pihak-pihak yang membiarkan lahan terbakar di dalam wilayah konsesi mereka," tegas Menteri PPN, Rachmat Pambudy.
Selain memperkuat penegakan hukum, pemerintah juga berupaya mencegah penyalahgunaan aturan daerah yang mengatasnamakan kearifan lokal untuk membuka lahan dengan cara membakar.
Menurut Rachmat, pengecualian tersebut hanya berlaku secara terbatas bagi petani kecil dan masyarakat adat. Ketentuannya mencakup lahan maksimal dua hektare di kawasan non-gambut, bukan untuk kepentingan perkebunan berskala besar.
Di tengah tantangan perubahan iklim dan tuntutan pasar internasional, Bappenas turut mendorong pembenahan struktural industri sawit melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden pada Desember 2025.
Agenda transformasi tersebut mencakup lima pilar kebijakan utama. Salah satunya adalah penyederhanaan regulasi sekaligus penguatan standar tanpa pembakaran (zero-burning), dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas petani swadaya melalui program peremajaan perkebunan (replanting). Upaya ini dilakukan menggunakan benih bersertifikasi DNA dan sistem verifikasi digital tanpa membuka kawasan hutan baru.
