JAKARTA, Cobisnis.com - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak membebani anggaran negara di luar porsi yang telah ditetapkan.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo menggunakan dana pribadi untuk menutup seluruh biaya tambahan yang muncul selama kunjungan kenegaraan.
Pernyataan itu muncul sebagai respons atas kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Selain itu, Teddy menilai pemerintah telah beberapa kali menjelaskan mekanisme pembiayaan perjalanan Presiden kepada publik.
"Setiap kelebihan biaya di luar anggaran resmi pemerintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy dalam pernyataan yang diunggah Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026).
Selain membahas anggaran, Teddy juga menyoroti langkah efisiensi yang diterapkan dalam setiap lawatan Presiden ke luar negeri.
Menurut dia, jumlah anggota rombongan saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Karena itu, biaya operasional perjalanan dinilai lebih terkendali.
Teddy mengatakan rombongan Presiden pada masa lalu bisa mencapai lebih dari 120 orang dalam satu kunjungan.
Sementara itu, rombongan Presiden Prabowo saat ini berkisar antara 50 hingga 60 orang.
Teddy juga menanggapi kritik terkait agenda pertemuan Presiden dengan para pemimpin dunia.
Menurutnya, Presiden Prabowo bersama Menteri Luar Negeri Sugiono menentukan bentuk komunikasi yang paling efektif untuk setiap agenda diplomasi.
Karena itu, tidak semua pertemuan harus berlangsung secara langsung. Dalam beberapa situasi, komunikasi melalui sambungan telepon dinilai cukup untuk mencapai tujuan diplomatik.
Selain itu, Teddy menegaskan bahwa Presiden memahami prioritas yang harus dijalankan dalam hubungan internasional Indonesia.
Ia menilai setiap keputusan diplomasi dibuat berdasarkan kepentingan nasional. Namun, tidak semua agenda perlu diumumkan kepada publik.
Meski begitu, Teddy tetap menghargai masukan dari Dino Patti Djalal sebagai diplomat senior Indonesia.
Di sisi lain, ia berharap perdebatan mengenai kunjungan luar negeri Presiden tidak mengaburkan hasil diplomasi yang telah dicapai pemerintah.
Menurut Teddy, pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran. Namun, publik juga perlu melihat manfaat yang dihasilkan dari berbagai agenda diplomasi internasional tersebut.
