JAKARTA, Cobisnis.com - Kebijakan biaya layanan logistik yang mulai diberlakukan sejumlah platform e-commerce pada Mei 2026 langsung memicu protes dari para penjual. Kementerian Perdagangan akhirnya buka suara merespons keluhan yang ramai di media sosial itu.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menegaskan setiap pengenaan biaya di marketplace harus transparan dan adil. Ia secara khusus menyoroti perlindungan bagi pelaku usaha produk lokal.
TikTok Shop dan Shopee jadi dua platform yang sudah menerapkan biaya logistik baru ini. Biaya itu dibebankan langsung ke penjual dan tidak ditampilkan ke pembeli saat checkout.
Besaran biaya di TikTok Shop tidak dipatok tetap, tergantung berat paket dan jarak pengiriman. Cakupannya mulai dari pemrosesan pesanan, koordinasi logistik, hingga pengiriman ke pembeli.
Kebijakan ini memantik reaksi keras di media sosial, terutama platform X. Seller mengeluhkan biaya tambahan yang makin memberatkan di tengah margin yang sudah tipis.
Salah satu brand kecantikan lokal bahkan memilih hengkang dari marketplace dan beralih ke website mandiri. Langkah itu diambil untuk memangkas ketergantungan pada platform e-commerce.
Iqbal menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller sebelum kebijakan baru diterapkan. Kemendag juga menyatakan terus memantau agar ekosistem perdagangan digital tetap kondusif.
Pemerintah tengah mempercepat revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Revisi ini akan mencakup aturan transparansi biaya agar pelaku usaha kecil tidak dirugikan.
Platform nantinya wajib menginformasikan seluruh jenis biaya kepada pedagang, termasuk biaya logistik. Tujuannya agar ekosistem e-commerce tetap sehat dan berkeadilan bagi semua pihak.
Tren seller yang mulai tinggalkan marketplace dan bangun website sendiri jadi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Jika biaya terus naik tanpa transparansi, platform berpotensi kehilangan mitra, terutama dari kalangan usaha kecil dan menengah.
