JAKARTA, Cobisnis.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa secara umum persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan sesuai rencana dan lebih siap dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa tantangan utama justru berada pada tahap pelaksanaan di Arab Saudi. Menurutnya, kesiapan teknis harus benar-benar dijaga agar tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Selain itu, DPR menyoroti potensi pembengkakan biaya haji yang dipicu oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur). Saat penetapan awal, kurs dolar berada di kisaran Rp16.500, namun kini telah melampaui Rp17.000. Kenaikan harga avtur yang signifikan juga turut meningkatkan biaya operasional penerbangan haji.
Meski ada tekanan biaya, DPR menegaskan bahwa jemaah tidak boleh menjadi pihak yang menanggung beban tambahan. Pemerintah diminta menyiapkan solusi pendanaan, baik melalui APBN maupun sumber lain.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPR telah meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan perhitungan menyeluruh guna menutup potensi selisih biaya, termasuk melalui efisiensi dan optimalisasi dana haji.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa faktor geopolitik global juga berpotensi memengaruhi biaya.
Perubahan rute penerbangan akibat konflik internasional dapat memperpanjang waktu tempuh dan meningkatkan biaya operasional.
Di sisi lain, DPR juga menyoroti aspek teknis seperti distribusi kartu nusuk yang menjadi akses layanan jemaah selama di Tanah Suci. Marwan menegaskan bahwa kartu tersebut harus sudah dibagikan di Indonesia sebelum keberangkatan guna menghindari kendala seperti tahun sebelumnya.
Ketua BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, memastikan pihaknya terus melakukan mitigasi risiko keuangan, termasuk menjaga likuiditas dan kesiapan dana dalam menghadapi berbagai kemungkinan.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah dan DPR berkomitmen menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keselamatan jemaah, serta stabilitas biaya haji 2026.
