JAKARTA, Cobisnis.com — Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, bersama sejumlah perwakilan massa menyampaikan kekecewaan setelah tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Massa AMPB sebelumnya mendatangi kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan, termasuk pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dalam pertemuan tersebut, Botok dan rekan-rekannya diterima sejumlah pimpinan DPR. Mereka bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa di ruang Abdul Muis.
Perwakilan AMPB, Teguh Istiyanto, meminta pimpinan DPR agar menemui massa yang berada di depan gedung parlemen.
Ia menekankan bahwa peserta aksi datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
"Ini di depan, itu ada rakyat Indonesia, Pak. Di depan sana, itu bukan aktivis, Pak. Rakyat murni, Pak. Yang pengin bersuara. Tolong, entah nanti melalui perwakilan, tolong temui, ya Pak, ya? Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh, Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya. Ada yang dari Bali. Tolong," kata Teguh ke pimpinan DPR, dikutip dari berbagai sumber, (28/08/26).
Teguh juga mempertanyakan ketidakhadiran Puan dalam agenda rapat paripurna ketika perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset disampaikan.
Menurutnya, kehadiran Ketua DPR dalam agenda tersebut penting karena berkaitan dengan pembahasan isu yang menjadi perhatian masyarakat.
"Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa.
Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara.
Untuk selanjutnya, saya minta untuk semua sidang semua anggota itu hadir. Ini memikirkan negara kok nggak hadir," ungkapnya.
Puan diketahui kemudian hadir dalam rapat paripurna ketika agenda memasuki pembicaraan tingkat II.
Pada sesi tersebut, DPR membahas pengambilan keputusan terkait RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, Puan sebelumnya tidak terlihat ketika agenda penyampaian perkembangan RUU Perampasan Aset berlangsung pada awal rapat.
Pada saat yang sama, sejumlah pimpinan DPR menerima perwakilan massa AMPB di ruang Abdul Muis. Setelah itu, Puan bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati memimpin jalannya rapat paripurna.
Puan kemudian memberikan penjelasan kepada wartawan parlemen mengenai ketidakhadirannya pada awal rapat.
Ia menyebut pimpinan DPR memiliki pembagian tugas dalam menjalankan berbagai agenda dan kegiatan kelembagaan.
Kedatangan AMPB ke kompleks parlemen menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR. Massa juga menyoroti perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang tengah menjadi perhatian publik.
