JAKARTA, Cobisnis.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya persatuan bangsa dalam peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2026). Ia mengingatkan bahwa semangat persatuan harus tetap dijaga di tengah perbedaan pandangan dan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
Dalam pidato melalui siaran video, Dasco mengangkat kembali makna deklarasi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Menurutnya, para pemuda saat itu tidak harus sepakat dalam segala hal, tetapi memiliki komitmen bersama terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan.
Dasco menilai generasi muda pada 1928 tidak menunggu keadaan menjadi mudah untuk bersatu. Mereka memahami bahwa masa depan bangsa tidak dapat diperjuangkan secara sendiri-sendiri.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyebut keberanian menempatkan cita-cita bangsa di atas kepentingan kelompok kembali dibutuhkan saat ini. Ia menilai persatuan menjadi modal penting untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian global.
Dasco juga menyinggung gejolak geopolitik dan ekonomi dunia yang berdampak hingga kehidupan masyarakat. Ketegangan di Timur Tengah, misalnya, dapat memengaruhi harga energi, biaya pengangkutan, rantai pasok, dan inflasi yang akhirnya dirasakan keluarga Indonesia.
Selain itu, persaingan kekuatan besar, perebutan teknologi, dan perubahan arah perdagangan dunia dinilai dapat mempersempit ruang gerak negara yang tidak siap. Indonesia juga menghadapi tantangan berupa dinamika Laut Cina Selatan, keamanan pelayaran, kejahatan lintas batas, serta ancaman siber.
Di dalam negeri, Dasco turut menyebut karhutla, asap lintas batas, banjir, cuaca ekstrem, dan ancaman pangan sebagai persoalan yang perlu dihadapi. Menurutnya, persatuan tidak cukup berhenti sebagai semboyan, tetapi harus tercermin dalam kemampuan negara mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan adil.
Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini juga berlangsung di tengah aksi masyarakat dan mahasiswa yang menyampaikan sejumlah tuntutan. Aspirasi tersebut mencakup penanganan karhutla, penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan tata kelola lahan.
Massa aksi juga menuntut kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, penurunan biaya pendidikan, dan pemerataan layanan dasar. Selain itu, terdapat tuntutan pemberantasan korupsi, perlindungan kebebasan berpendapat, penegakan HAM, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Pemerintah menyatakan siap menampung aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi yang dilindungi konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, pesan Dasco mengenai persatuan menjadi pengingat bahwa perbedaan pandangan perlu dikelola tanpa mengabaikan kepentingan publik dan tanggung jawab negara.
