JAKARTA, Cobisnis.com - Kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat selama dua pekan membuka peluang perundingan damai. Namun, keputusan ini memicu penolakan dari kelompok garis keras di dalam negeri.
Perundingan dijadwalkan berlangsung di Islamabad pada Sabtu, 11 April 2026. Sementara itu, pemerintah Iran mulai melunak setelah sebelumnya menolak opsi gencatan senjata.
Di sisi lain, kelompok garis keras menunjukkan kemarahan mereka. Mereka memasang spanduk besar di Teheran yang menegaskan Selat Hormuz tetap ditutup.
Namun kini, Iran sepakat membuka jalur pelayaran selama masa gencatan senjata. Keputusan ini diambil oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Selain itu, tekanan internasional ikut berperan. China dilaporkan membantu mendorong Iran menerima mediasi dari Pakistan.
Meski begitu, kelompok garis keras tetap menolak keputusan ini. Mereka menilai gencatan senjata hanya memberi waktu bagi musuh untuk memperkuat diri.
Bahkan, milisi Basij melakukan aksi protes di depan Kementerian Luar Negeri. Mereka juga membakar bendera AS dan Israel sebagai bentuk penolakan.
Di tengah konflik, kondisi dalam negeri Iran semakin memburuk. Lebih dari 3.000 orang dilaporkan tewas selama perang 40 hari terakhir.
Karena itu, sebagian elite mulai mencari jalan keluar. Mereka ingin mengakhiri konflik tanpa kehilangan posisi tawar.Sementara itu, negosiasi langsung dengan AS menjadi langkah baru. Sebelumnya, kebijakan ini dilarang oleh pemimpin lama Iran.
Kini, perubahan arah terlihat di bawah kepemimpinan baru. Pemerintah mulai membuka peluang dialog langsung dengan Washington.
Meski demikian, perdamaian jangka panjang masih belum pasti. Jika perundingan gagal, konflik bisa kembali pecah.
Di sisi lain, sebagian warga berharap perang berlanjut untuk mengganti rezim. Namun, banyak warga lain menginginkan kedamaian segera.
Akhirnya, gencatan senjata ini memberi jeda penting. Setidaknya, masyarakat bisa bernapas dari tekanan perang yang berkepanjangan.
