JAKARTA, Cobisnis.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Gibran disebut akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Informasi mengenai rencana tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri Suyudi Ario Seto. Ia menyebut anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman memiliki agenda di MPR untuk menyaksikan penyerahan surat tersebut.
"Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/10/2026).
Apabila pengunduran diri tersebut resmi berlaku dan Gibran diberhentikan dengan hormat, ia berpotensi memperoleh sejumlah hak sebagai mantan wakil presiden. Salah satunya adalah rumah kediaman dari negara.
Ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi mantan presiden serta wakil presiden tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, PP Nomor 5 Tahun 1978, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Dalam aturan tersebut, pemberhentian dengan hormat mencakup beberapa kondisi. Di antaranya tidak kembali menjabat setelah masa jabatan berakhir, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau tidak mampu menjalankan kewajiban karena alasan tertentu.
Pasal 8 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan presiden dan wakil presiden berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Selain rumah, terdapat sejumlah fasilitas lain yang dapat diterima. Fasilitas tersebut meliputi uang pensiun bulanan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, kendaraan milik negara beserta pengemudi, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.
Pemberian hak tersebut mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Ketentuan pembayaran ini tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
