JAKARTA, Cobisnis.com - stasi ini akan memberikan kontribusi sebesar $41 miliar terhadap PDB dalam enam tahun mendatang. Sebagai bagian dari rekomendasi utama, laporan GSMA, yang berjudul "Membentuk negara digital yang tangguh: Usulan untuk masa depan Indonesia," menganalisis perjalanan Indonesia menuju negara digital dan merekomendasikan poin-poin tindakan yang harus dipercepat oleh pemerintah dan industri untuk dapat mencapai transisi ini.
Laporan tersebut juga menguraikan peluang untuk meningkatkan dan mempercepat kemajuan kelima pilar utama yang membantu pemerintah memenuhi ambisinya untuk menjadi salah satu negara digital terkemuka di dunia yaitu: Infrastruktur, Inovasi, Tata Kelola Data, Keamanan, dan Masyarakat.
Negara-negara digital menggabungkan teknologi dan layanan digital ke semua sektor ekonomi, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan taraf hidup warganya. Teknologi jaringan 5G adalah komponen kunci dari infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung negara-negara digital masa depan. Teknologi ini ditujukan untuk menyediakan layanan berbasis jaringan yang dapat diandalkan dan mendorong teknologi baru membentuk ulang ekonomi lokal dan memodernisasi industri.
Julian Gorman, Head of APAC GSMA, mengatakan: “Indonesia telah mencapai kesuksesan yang nyata dalam perjalanannya menjadi negara digital. Namun, mentransformasi ekosistem digital negara ini tidak akan mungkin tanpa investasi yang diperlukan dari sektor swasta.
Untuk merealisasikan hal itu, diperlukan pendekatan seluruh pemerintah (Whole-of Government) untuk memastikan langkah-langkah yang tepat dan sesuai, termasuk memberikan insentif investasi infrastruktur, menyederhanakan biaya sektor spesifik, dan mengurangi birokrasi."
Meskipun Indonesia terdiri dari lebih dari 18.000 pulau, negara ini telah mencapai jaringan infrastruktur digital yang luas dengan 96% populasi sekarang tercover oleh jaringan 4G. Namun, konektivitas seluler 5G akan menjadi kunci untuk mencapai target ekonomi baru, dan investasi akan memerlukan "kebijakan yang mendesak" untuk mempercepat rollout infrastruktur 5G, di tempat yang paling dibutuhkan.
Rekomendasi-rekomendasi ini mencakup:
Memastikan investasi berkelanjutan dalam jaringan digital Peluncuran 5G akan mendorong peningkatan permintaan ponsel pintar dan lalu lintas data. Di Indonesia, pengiriman model 5G tumbuh 54% pada Q3 2023 dan menyumbang 19% dari total.
Namun, kemampuan operator untuk memperluas kapasitas dan jangkauan jaringan sering kali terhalang oleh kendala regulasi, struktur pasar, dan beban pajak yang berlebihan. Hal ini telah menciptakan kesenjangan investasi di mana kondisi pasar untuk investasi swasta di jaringan telekomunikasi tidak cukup mendukung untuk memenuhi target kebijakan digital nasional dan regional yang ambisius.
Oleh karena itu, laporan GSMA menyerukan kepada seluruh bagian pemerintah untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan industri untuk:
• Mendorong pembagian infrastruktur secara sukarela (pasif dan aktif) untuk mengurangi biaya peluncuran jaringan, terutama di daerah-daerah yang sulit.
• Mengurangi birokrasi untuk mendapatkan izin yang diperlukan dan hak guna bangunan (RoW) untuk lokasi cell-site dan penyebaran serat untuk memudahkan peluncuran jaringan, terutama densifikasi 5G. Sebagai contoh, amandemen aturan RoW di India pada tahun 2022 telah dikreditkan untuk peluncuran cepat 5G dan infrastruktur serat pada bulan-bulan berikutnya.
• Mengurangi dan menyederhanakan pajak dan biaya sektor tertentu (termasuk pajak menara dan biaya izin pembangunan menara, dan berbagai biaya yang dikenakan oleh pemerintah kota) untuk meringankan beban biaya peluncuran jaringan dan operasi dan memastikan keberlanjutan keuangan industri seluler.
• Memberikan insentif kebijakan untuk mendorong investasi di bidang infrastruktur. Di Korea Selatan, insentif pemerintah dalam bentuk kredit pajak dan pengurangan pajak untuk operator yang diumumkan pada tahun 2020 membantu membuka investasi sekitar KRW25,7 triliun ($22 miliar) untuk jaringan 5G.
• Memungkinkan konsolidasi lebih lanjut di sektor telekomunikasi untuk mendorong sinergi dan skala yang diperlukan untuk peluncuran infrastruktur yang luas. Mencapai harga spektrum yang berkelanjutan Seperti yang baru-baru ini diperingatkan oleh GSMA, Indonesia juga menghadapi risiko kehilangan produktivitas sebesar $14 miliar (Rp216 triliun) terhadap perekonomiannya, kecuali jika Indonesia fokus untuk memastikan bahwa harga spektrum seluler di masa depan akan berkelanjutan. Oleh karena itu, GSMA merekomendasikan bahwa: • Harga cadangan ditetapkan secara konservatif di bawah estimasi nilai pasar untuk memungkinkan terjadinya penentuan harga dan mengurangi risiko spektrum yang tidak terjual. • Pemerintah meninjau ulang formula untuk menghitung biaya hak penggunaan spektrum tahunan (BHP IPFR) dan mempertimbangkan penyesuaian parameter untuk memberikan insentif jangka panjang yang tepat dan menghindari kenaikan biaya yang tidak proporsional dan tidak selaras dengan kondisi pasar yang terus berkembang. • Peta jalan spektrum yang jelas disusun dengan mempertimbangkan tidak hanya pitapita yang saat ini sedang direncanakan, tetapi juga kebutuhan jangka panjang untuk Indonesia, terutama untuk pita menengah dalam jangka waktu 2025-2030. Kepastian yang lebih baik mengenai ketersediaan spektrum dan kondisi terkait sangat penting bagi operator untuk mempersiapkan rencana investasi, mengamankan pembiayaan dan mengembangkan strategi untuk penggelaran jaringan dan penyediaan layanan. Indonesia Digital Nations Summit Temuan-temuan laporan ini dipublikasikan pada saat GSMA menyelenggarakan Indonesia Digital Nations Summit di The Westin Jakarta. Untuk mengunduh laporan Indonesia Digital Nations, silakan klik di sini. Indonesia telah muncul sebagai pemain inti dalam komunitas global, dan acara yang berlangsung selama satu hari penuh ini menyediakan platform untuk mengeksplorasi lanskap digital Indonesia dalam konteks ambisi digitalnya dan memupuk keterlibatan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekosistem digitalnya. GSMA menyambut para pembicara terkemuka di panggung untuk menyampaikan beberapa keynote, fireside chats, dan sesi panel dengan topik-topik seperti visi digital Indonesia, peran jaringan telekomunikasi dalam mendukung masa depan digital, dan potensi 5G di Indonesia.
Laporan tersebut juga menguraikan peluang untuk meningkatkan dan mempercepat kemajuan kelima pilar utama yang membantu pemerintah memenuhi ambisinya untuk menjadi salah satu negara digital terkemuka di dunia yaitu: Infrastruktur, Inovasi, Tata Kelola Data, Keamanan, dan Masyarakat.
Negara-negara digital menggabungkan teknologi dan layanan digital ke semua sektor ekonomi, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan taraf hidup warganya. Teknologi jaringan 5G adalah komponen kunci dari infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung negara-negara digital masa depan. Teknologi ini ditujukan untuk menyediakan layanan berbasis jaringan yang dapat diandalkan dan mendorong teknologi baru membentuk ulang ekonomi lokal dan memodernisasi industri.
Julian Gorman, Head of APAC GSMA, mengatakan: “Indonesia telah mencapai kesuksesan yang nyata dalam perjalanannya menjadi negara digital. Namun, mentransformasi ekosistem digital negara ini tidak akan mungkin tanpa investasi yang diperlukan dari sektor swasta.
Untuk merealisasikan hal itu, diperlukan pendekatan seluruh pemerintah (Whole-of Government) untuk memastikan langkah-langkah yang tepat dan sesuai, termasuk memberikan insentif investasi infrastruktur, menyederhanakan biaya sektor spesifik, dan mengurangi birokrasi."
Meskipun Indonesia terdiri dari lebih dari 18.000 pulau, negara ini telah mencapai jaringan infrastruktur digital yang luas dengan 96% populasi sekarang tercover oleh jaringan 4G. Namun, konektivitas seluler 5G akan menjadi kunci untuk mencapai target ekonomi baru, dan investasi akan memerlukan "kebijakan yang mendesak" untuk mempercepat rollout infrastruktur 5G, di tempat yang paling dibutuhkan.
Rekomendasi-rekomendasi ini mencakup:
Memastikan investasi berkelanjutan dalam jaringan digital Peluncuran 5G akan mendorong peningkatan permintaan ponsel pintar dan lalu lintas data. Di Indonesia, pengiriman model 5G tumbuh 54% pada Q3 2023 dan menyumbang 19% dari total.
Namun, kemampuan operator untuk memperluas kapasitas dan jangkauan jaringan sering kali terhalang oleh kendala regulasi, struktur pasar, dan beban pajak yang berlebihan. Hal ini telah menciptakan kesenjangan investasi di mana kondisi pasar untuk investasi swasta di jaringan telekomunikasi tidak cukup mendukung untuk memenuhi target kebijakan digital nasional dan regional yang ambisius.
Oleh karena itu, laporan GSMA menyerukan kepada seluruh bagian pemerintah untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan industri untuk:
• Mendorong pembagian infrastruktur secara sukarela (pasif dan aktif) untuk mengurangi biaya peluncuran jaringan, terutama di daerah-daerah yang sulit.
• Mengurangi birokrasi untuk mendapatkan izin yang diperlukan dan hak guna bangunan (RoW) untuk lokasi cell-site dan penyebaran serat untuk memudahkan peluncuran jaringan, terutama densifikasi 5G. Sebagai contoh, amandemen aturan RoW di India pada tahun 2022 telah dikreditkan untuk peluncuran cepat 5G dan infrastruktur serat pada bulan-bulan berikutnya.
• Mengurangi dan menyederhanakan pajak dan biaya sektor tertentu (termasuk pajak menara dan biaya izin pembangunan menara, dan berbagai biaya yang dikenakan oleh pemerintah kota) untuk meringankan beban biaya peluncuran jaringan dan operasi dan memastikan keberlanjutan keuangan industri seluler.
• Memberikan insentif kebijakan untuk mendorong investasi di bidang infrastruktur. Di Korea Selatan, insentif pemerintah dalam bentuk kredit pajak dan pengurangan pajak untuk operator yang diumumkan pada tahun 2020 membantu membuka investasi sekitar KRW25,7 triliun ($22 miliar) untuk jaringan 5G.
• Memungkinkan konsolidasi lebih lanjut di sektor telekomunikasi untuk mendorong sinergi dan skala yang diperlukan untuk peluncuran infrastruktur yang luas. Mencapai harga spektrum yang berkelanjutan Seperti yang baru-baru ini diperingatkan oleh GSMA, Indonesia juga menghadapi risiko kehilangan produktivitas sebesar $14 miliar (Rp216 triliun) terhadap perekonomiannya, kecuali jika Indonesia fokus untuk memastikan bahwa harga spektrum seluler di masa depan akan berkelanjutan. Oleh karena itu, GSMA merekomendasikan bahwa: • Harga cadangan ditetapkan secara konservatif di bawah estimasi nilai pasar untuk memungkinkan terjadinya penentuan harga dan mengurangi risiko spektrum yang tidak terjual. • Pemerintah meninjau ulang formula untuk menghitung biaya hak penggunaan spektrum tahunan (BHP IPFR) dan mempertimbangkan penyesuaian parameter untuk memberikan insentif jangka panjang yang tepat dan menghindari kenaikan biaya yang tidak proporsional dan tidak selaras dengan kondisi pasar yang terus berkembang. • Peta jalan spektrum yang jelas disusun dengan mempertimbangkan tidak hanya pitapita yang saat ini sedang direncanakan, tetapi juga kebutuhan jangka panjang untuk Indonesia, terutama untuk pita menengah dalam jangka waktu 2025-2030. Kepastian yang lebih baik mengenai ketersediaan spektrum dan kondisi terkait sangat penting bagi operator untuk mempersiapkan rencana investasi, mengamankan pembiayaan dan mengembangkan strategi untuk penggelaran jaringan dan penyediaan layanan. Indonesia Digital Nations Summit Temuan-temuan laporan ini dipublikasikan pada saat GSMA menyelenggarakan Indonesia Digital Nations Summit di The Westin Jakarta. Untuk mengunduh laporan Indonesia Digital Nations, silakan klik di sini. Indonesia telah muncul sebagai pemain inti dalam komunitas global, dan acara yang berlangsung selama satu hari penuh ini menyediakan platform untuk mengeksplorasi lanskap digital Indonesia dalam konteks ambisi digitalnya dan memupuk keterlibatan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekosistem digitalnya. GSMA menyambut para pembicara terkemuka di panggung untuk menyampaikan beberapa keynote, fireside chats, dan sesi panel dengan topik-topik seperti visi digital Indonesia, peran jaringan telekomunikasi dalam mendukung masa depan digital, dan potensi 5G di Indonesia.
