Bank BNI

Izin Usaha Asuransi Prolife Indonesia Dicabut OJK

Oleh Saeful Imam pada 04 Nov 2023, 21:00 WIB

Karena dinilai gagal, OJK cabut izin usaha asuransi prolife Indonesia

JAKARTA, Cobisnis.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, sebelumnya dikenal sebagai PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, pada tanggal 2 November 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa pencabutan izin usaha tersebut dilakukan karena dalam periode pengawasan khusus, Prolife tidak berhasil mengatasi permasalahannya.



Menurut Ogi, langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang konsisten dan tegas. Sebelum keputusan ini diambil, OJK telah menerapkan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) terhadap Prolife karena perusahaan tersebut gagal memenuhi ketentuan minimum rasio solvabilitas, ekuitas, dan rasio kecukupan investasi.



OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi Prolife untuk menyelesaikan SPKU dengan mewajibkan perusahaan menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang bisa mengatasi masalah tersebut. Namun, RPK yang direncanakan menggunakan skema Policy Holder Buy Out (PBO) tidak terlaksana karena Prolife Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari seluruh pemegang polis dan juga tidak berhasil mendapatkan penambahan modal dari pemegang saham atau investor baru.



OJK memberikan kesempatan kepada Prolife untuk menyajikan perbaikan RPK, tetapi Prolife tidak mampu menyampaikan RPK yang dapat mengatasi permasalahan fundamental perusahaan. Seiring dengan pencabutan izin usaha, Prolife Indonesia diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Perusahaan juga harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi.



Sejak pencabutan izin usaha, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai Prolife dilarang melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan aset perusahaan, seperti mengalihkan, menjaminkan, atau menggunakan kekayaan perusahaan.