JAKARTA, Cobisnis.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki rumah warga yang kondisinya tidak layak huni.
Ia berharap pemerintah daerah turut mendukung program perbaikan hunian yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya hanya minta kepada rekan-rekan pemerintah daerah juga menyambut program seperti ini, yang pro rakyat kecil,” kata Tito di Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, dikutip Minggu (25/10/2026).
Tito juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan anggaran untuk program serupa. Ia berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan kepada DPRD agar dukungan terhadap perbaikan rumah warga bisa diwujudkan melalui kebijakan anggaran daerah.
“Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI juga menganggarkan program-program ini. Di sini ada DPRD-nya, menangani perumahan, saya mohon disampaikan,” ucap dia.
Ia turut mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia menjalankan program yang berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, upaya memperbaiki hunian warga perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah di berbagai wilayah.
“Dan saya mengimbau juga kepada seluruh pemerintah daerah melakukan kegiatan yang sama. Buat program yang pro rakyat kecil,” jelas dia.
Program bedah rumah tersebut merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kementerian ATR/BPN, PNM Mekaar, kepolisian, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran perbaikan berada di Kampung Ambon, Jakarta Barat, kawasan yang selama ini dikenal dengan persoalan peredaran narkoba. Pemerintah berupaya menangani persoalan tersebut dengan menyasar berbagai faktor yang mendasarinya.
Tito menilai persoalan di kawasan yang dikenal sebagai kampung narkoba tidak cukup diselesaikan hanya dengan menangani aktivitas ilegal. Menurutnya, kemiskinan, kondisi rumah yang tidak layak, serta minimnya pemberdayaan masyarakat juga perlu mendapat perhatian.
“Kampung narkoba misalnya, itu hanya puncak gunung esnya. Tapi, kita berusaha untuk menyelesaikan akar masalahnya,” ucap Tito.
Pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 450.000 rumah tidak layak huni. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus mendukung upaya penanganan persoalan sosial di lingkungan masyarakat.
“Dan ini betul-betul program Bapak Prabowo. Kalau diperhatikan, seluruh program beliau, itulah program-program yang sangat pro kepada rakyat kecil,” ucap Tito.
