JAKARTA, Cobisnis.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata pria yang akrab disapa Ara, Jumat, 20 Desember.
Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.
Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220.000 unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.
“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.
Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15.000 unit pada Januari 2025.
"Sebanyak 5.000 unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.
Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah.
Hal ini, menurutnya, untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.
"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.
"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata pria yang akrab disapa Ara, Jumat, 20 Desember.
Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.
Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220.000 unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.
“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.
Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15.000 unit pada Januari 2025.
"Sebanyak 5.000 unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.
Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah.
Hal ini, menurutnya, untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.
"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.
