JAKARTA, Cobisnis.com – Partai Gerindra menanggapi dorongan PKS yang meminta Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi kalangan profesional untuk masuk dalam Kabinet Merah Putih.
Juru Bicara Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan setiap pandangan yang muncul terkait rencana perubahan susunan kabinet tetap menjadi perhatian partainya.
"Kami tentu menghargai dan menghormati setiap usulan atau penyampaian aspirasi dari berbagai pihak," ujar Bahtra Selasa (11/8/2026).
Meski demikian, Bahtra menegaskan Gerindra tidak akan ikut menentukan siapa saja yang nantinya dipilih untuk mengisi posisi menteri.
Ia menyebut keputusan melakukan reshuffle maupun menunjuk pejabat untuk mengisi posisi yang kosong merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
"Namun, berkenaan soal reshuffle kabinet, atau pengisian kekosongan jabatan yang ada di kabinet tentu merupakan hak prerogatif presiden.
Maka dari itu, kami menyerahkan sepenuhnya pada presiden," katanya.
Sebelumnya, Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera ikut memberikan pandangan mengenai kemungkinan adanya perombakan Kabinet Merah Putih setelah momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.
Mardani menyambut positif apabila Presiden Prabowo ingin menghadirkan figur baru untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Ia menilai calon yang dipilih sebaiknya memiliki kemampuan sekaligus rekam jejak integritas yang baik.
Menurut Mardani, Presiden tidak harus memilih figur dari kalangan partai politik.
Ia menyebut banyak tenaga profesional dan putra-putri terbaik bangsa yang dinilai mampu menjalankan tugas sebagai bagian dari pemerintahan.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas.
Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," tutur Mardani.
Pernyataan tersebut menambah dinamika pembahasan mengenai kemungkinan reshuffle kabinet.
Selain pertimbangan politik, kapasitas, integritas, serta kemampuan calon menteri dinilai menjadi aspek penting dalam menentukan komposisi pemerintahan.
Kendati demikian, seluruh keputusan mengenai perubahan susunan Kabinet Merah Putih tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
