JAKARTA, COBISNIS.COM - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melaporkan hasil riset terkait Dinamika Utang di Era Jokowi yang ditelusuri melalui media sosial X dan Google Trend.
Riset ini dilakukan dari 15 Juni hingga 1 Juli 2024.
Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, mengungkapkan bahwa hasil riset menunjukkan 79 persen netizen menganggap kenaikan utang pemerintah sebagai beban.
Eko menjelaskan bahwa dari 22.000 perbincangan di media sosial X, mayoritas netizen menilai kenaikan utang sebagai beban. Meskipun demikian, terdapat 21 persen netizen yang berpendapat bahwa kenaikan utang tersebut lebih kecil dibandingkan negara lain dan bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur.
Menurut Eko, netizen juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek yang paling membebani utang karena belum adanya investor yang masuk dalam proyek tersebut. Eko menambahkan bahwa meskipun IKN bukan yang terbesar dalam proporsi utang, proyek tersebut menjadi perhatian netizen karena kurangnya investor.
Selain itu, Eko menyampaikan bahwa netizen menilai Presiden Jokowi mengingkari janji kampanye tahun 2014 untuk tidak menambah utang. Saat ini, rasio utang Indonesia meningkat ke level 38,71 persen dari total PDB, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan presiden sebelumnya.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rasio utang sekitar 24,7 persen dari PDB. Eko mencatat bahwa saat ini Indonesia merasakan dinamika ekonomi yang lebih kompleks dengan rasio utang hampir mencapai 40 persen dari PDB.
Hasil riset Indef ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kenaikan utang pemerintah di era Jokowi cenderung negatif, dengan mayoritas netizen merasa terbebani oleh peningkatan utang tersebut. Meskipun ada yang melihat manfaatnya, isu utang tetap menjadi perhatian utama bagi masyarakat.
Eko menutup dengan menyatakan bahwa perhatian publik terhadap utang pemerintah perlu diperhatikan serius oleh pemerintah mendatang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan kepercayaan masyarakat.
Riset ini dilakukan dari 15 Juni hingga 1 Juli 2024.
Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, mengungkapkan bahwa hasil riset menunjukkan 79 persen netizen menganggap kenaikan utang pemerintah sebagai beban.
Eko menjelaskan bahwa dari 22.000 perbincangan di media sosial X, mayoritas netizen menilai kenaikan utang sebagai beban. Meskipun demikian, terdapat 21 persen netizen yang berpendapat bahwa kenaikan utang tersebut lebih kecil dibandingkan negara lain dan bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur.
Menurut Eko, netizen juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek yang paling membebani utang karena belum adanya investor yang masuk dalam proyek tersebut. Eko menambahkan bahwa meskipun IKN bukan yang terbesar dalam proporsi utang, proyek tersebut menjadi perhatian netizen karena kurangnya investor.
Selain itu, Eko menyampaikan bahwa netizen menilai Presiden Jokowi mengingkari janji kampanye tahun 2014 untuk tidak menambah utang. Saat ini, rasio utang Indonesia meningkat ke level 38,71 persen dari total PDB, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan presiden sebelumnya.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rasio utang sekitar 24,7 persen dari PDB. Eko mencatat bahwa saat ini Indonesia merasakan dinamika ekonomi yang lebih kompleks dengan rasio utang hampir mencapai 40 persen dari PDB.
Hasil riset Indef ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kenaikan utang pemerintah di era Jokowi cenderung negatif, dengan mayoritas netizen merasa terbebani oleh peningkatan utang tersebut. Meskipun ada yang melihat manfaatnya, isu utang tetap menjadi perhatian utama bagi masyarakat.
Eko menutup dengan menyatakan bahwa perhatian publik terhadap utang pemerintah perlu diperhatikan serius oleh pemerintah mendatang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan kepercayaan masyarakat.
