JAKARTA, Cobisnis.com - Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) menuai sorotan terkait efektivitasnya dalam menekan konsumsi energi. Pasalnya, kebijakan ini dinilai tidak sepenuhnya mengurangi penggunaan energi secara keseluruhan.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai WFH justru berpotensi memindahkan konsumsi energi dari kantor ke rumah. Menurutnya, penggunaan listrik dan perangkat kerja tetap terjadi, hanya berpindah lokasi.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sistem pengawasan dan pengaturan beban kerja di masing-masing instansi. Tanpa pengawasan yang optimal, tujuan efisiensi bisa sulit tercapai.
Di satu sisi, pembatasan mobilitas ASN memang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar di sektor transportasi. Namun di sisi lain, konsumsi listrik rumah tangga berpotensi meningkat.
Selain itu, Trubus menyoroti tantangan pengawasan, terutama di daerah. Ia menilai kontrol terhadap ASN tidak mudah karena sangat bergantung pada peran pimpinan di masing-masing wilayah.
Ia juga membandingkan kondisi saat ini dengan masa pandemi COVID-19. Saat itu, WFH diterapkan karena faktor darurat kesehatan, sehingga tingkat kepatuhan lebih tinggi.
Sementara itu, dalam kondisi normal seperti sekarang, kedisiplinan ASN dinilai perlu diawasi lebih ketat. Hal ini penting agar kebijakan tetap berjalan sesuai tujuan.
Di sisi lain, tidak semua ASN memiliki lingkungan rumah yang mendukung untuk bekerja. Kondisi ini berpotensi mendorong munculnya praktik work from anywhere (WFA).
Meski demikian, kebijakan WFH tetap dianggap relevan sebagai langkah antisipasi di tengah tekanan global, khususnya terkait energi. Namun, evaluasi menyeluruh dinilai menjadi kunci keberlanjutan program ini.
Trubus menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap uji coba. Pemerintah perlu melihat hasil evaluasi, termasuk apakah target penghematan anggaran dapat tercapai.
