JAKARTA, Cobisnis.com - Kekhawatiran terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI) kembali mencuat. Lebih dari 200 ekonom dunia mendesak pemerintah dan perusahaan teknologi segera menyiapkan langkah antisipasi.
Seruan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang dirilis kelompok We Must Act Now pada 13 Juli 2026. Surat itu ditandatangani lebih dari 200 ekonom, termasuk 16 peraih Nobel, salah satu pendiri Anthropic Jack Clark, mantan CEO Google Eric Schmidt, serta kepala ekonom OpenAI dan Anthropic.
Para ekonom menilai AI berpotensi mengubah perekonomian global secara signifikan dalam 10 tahun ke depan. Mereka mengingatkan dampaknya dapat melampaui Revolusi Industri karena perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat.
Meski AI diyakini mampu meningkatkan produktivitas dan taraf hidup masyarakat, para ekonom menilai risikonya juga besar. Tanpa kebijakan yang tepat, adopsi AI dikhawatirkan akan menghilangkan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Karena itu, pemerintah, pelaku industri, dan perusahaan teknologi diminta membangun insentif, pagar pengaman, serta institusi yang mampu menghadapi perubahan ekonomi akibat AI. Mereka juga mendorong agar AI dikembangkan untuk melengkapi pekerjaan manusia, bukan menggantikannya.
Kekhawatiran tersebut mulai terlihat di Amerika Serikat. Pemerintah California meluncurkan California AI Unemployment Tracker untuk memantau dampak AI terhadap pasar tenaga kerja setelah Meta melakukan PHK sekitar 8.000 karyawan.
Data terbaru semakin memperkuat peringatan tersebut. Laporan akhir 2025 mencatat sekitar 50.000 pekerjaan hilang akibat adopsi AI, sementara pada 2026 sejumlah perusahaan teknologi, seperti Amazon, Atlassian, Block, Fiverr, Meta, Pinterest, dan Snap kembali melakukan PHK. Survei terhadap 12.000 eksekutif juga menunjukkan 99 persen responden memperkirakan AI akan mengurangi jumlah karyawan dalam dua tahun ke depan.
