JAKARTA, Cobisnis.com - Belanja pemerintah pusat melesat tajam pada lima bulan pertama 2026. Hingga akhir Mei, realisasinya mencapai Rp1.059,3 triliun atau naik 52,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp694,2 triliun.
Kenaikan tersebut membuat realisasi belanja sudah mencapai 33,6 persen dari total pagu APBN 2026. Sebagai perbandingan, pada Mei 2025 realisasinya baru berada di level 25,7 persen dari target tahunan.
Dari total belanja yang telah digelontorkan, belanja Kementerian dan Lembaga mencapai Rp517,7 triliun. Angka ini tumbuh 58,9 persen secara tahunan dan menunjukkan percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Sementara itu, belanja non Kementerian dan Lembaga tercatat sebesar Rp541,6 triliun. Nilainya meningkat 47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pegawai mencapai Rp155,1 triliun atau naik 25,2 persen. Namun lonjakan terbesar terjadi pada belanja barang yang melesat 114,9 persen menjadi Rp209,3 triliun.
Belanja modal juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga Mei 2026, realisasinya mencapai Rp81,6 triliun atau tumbuh 46,8 persen dibandingkan tahun lalu.
Di sisi lain, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp71,7 triliun. Nilai tersebut naik 46,9 persen dan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan percepatan belanja dilakukan agar dana APBN lebih cepat mengalir ke perekonomian. Pemerintah ingin pola belanja lebih merata sepanjang tahun dan tidak terkonsentrasi di penghujung tahun anggaran.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan presiden agar program pemerintah dapat berjalan tepat waktu. Dengan pelaksanaan yang lebih cepat, manfaat ekonomi diharapkan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Purbaya menilai lonjakan belanja barang dan belanja modal menjadi sinyal positif karena memiliki efek pengganda yang besar terhadap aktivitas ekonomi. Meski demikian, pemerintah menegaskan pengawasan tetap diperkuat agar peningkatan belanja tidak diikuti kebocoran anggaran dan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi dampak maksimal bagi perekonomian.
