JAKARTA, Cobisnis.com - Bank Indonesia (BI) ungkapkan hasil survei perbankan BI mengindikasikan penyaluran kredit baru pada kuartal I 2025 tetap tumbuh positif, meski lebih rendah dibandingkan kuartal IV 2024.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru kuartal I 2025 sebesar 55,07 persen lebih rendah dari Kuartal IV 2024 yang sebesar 97,90 persen.
Adapun berdasarkan jenis penggunaannya, kredit baru pada seluruh jenis kredit terindikasi tetap tumbuh, yakni pada kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi dengan SBT masing-masing sebesar 60,35 persen, 35,62 persen, dan 59,25 persen, lebih rendah dibandingkan SBT pada kuartal IV 2024 masing-masing sebesar 91,70 persen, 88,50 persen, dan 62,90 persen.
Sementara, kredit konsumsi yang termoderasi bersumber dari perlambatan permintaan Kartu Kredit (SBT 64,75 persen), Multiguna (SBT 27,07 persen), dan Kredit Tanpa Agunan (SBT 43,23 persen), serta penurunan Kredit Kendaraan Bermotor (SBT 13,72 persen), sedangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) mengalami peningkatan dengan SBT 79,46 persen.
Sedangkan secara sektoral, penyaluran kredit baru tetap tumbuh pada mayoritas sektor, dengan SBT tertinggi pada sektor Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya (SBT 81,13 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (SBT 62,53 persen), dan Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (SBT 58,06 persen).
Sementara itu, beberapa sektor mengalami penurunan penyaluran kredit baru, yaitu sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (SBT 16,56 persen) dan Jasa Perorangan (SBT 10,14 persen).
Adapun, kebijakan penyaluran kredit pada kuartal I 2025 diindikasikan lebih longgar dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) kuartal I 2025 yang bernilai negatif sebesar 1,32 persen, turun dari kuartal IV 2024 sebesar 0,18 persen.
Standar penyaluran kredit yang lebih longgar tersebut terindikasi didorong oleh jenis kredit KPR/KPA dan Kredit Konsumsi Lainnya. Serta beberapa aspek kebijakan penyaluran kredit yang terindikasi lebih longgar, antara lain pada aspek agunan.
"Pada kuartal II 2025, penyaluran kredit baru diprakirakan meningkat dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 81,99 persen," ujarnya dalam keterangannya, Senin, 28 April.
Denny menyampaikan prioritas utama dalam penyaluran kredit baru pada kuartal II 2025 masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.
Adapun, pada jenis kredit konsumsi, penyaluran KPR/KPA diprakirakan masih menjadi prioritas utama, diikuti Kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
Sedangkan berdasarkan sektor, penyaluran kredit baru pada triwulan II 2025 diprakirakan terbesar pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Perantara Keuangan.
"Ke depan, pelonggaran standar penyaluran kredit diprakirakan berlanjut pada triwulan II 2025, dengan ILS negatif sebesar 1,39. Aspek kebijakan penyaluran kredit juga diprakirakan lebih longgar, antara lain berasal dari suku bunga kredit dan persyaratan administrasi," jelasnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru kuartal I 2025 sebesar 55,07 persen lebih rendah dari Kuartal IV 2024 yang sebesar 97,90 persen.
Adapun berdasarkan jenis penggunaannya, kredit baru pada seluruh jenis kredit terindikasi tetap tumbuh, yakni pada kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi dengan SBT masing-masing sebesar 60,35 persen, 35,62 persen, dan 59,25 persen, lebih rendah dibandingkan SBT pada kuartal IV 2024 masing-masing sebesar 91,70 persen, 88,50 persen, dan 62,90 persen.
Sementara, kredit konsumsi yang termoderasi bersumber dari perlambatan permintaan Kartu Kredit (SBT 64,75 persen), Multiguna (SBT 27,07 persen), dan Kredit Tanpa Agunan (SBT 43,23 persen), serta penurunan Kredit Kendaraan Bermotor (SBT 13,72 persen), sedangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) mengalami peningkatan dengan SBT 79,46 persen.
Sedangkan secara sektoral, penyaluran kredit baru tetap tumbuh pada mayoritas sektor, dengan SBT tertinggi pada sektor Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya (SBT 81,13 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (SBT 62,53 persen), dan Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (SBT 58,06 persen).
Sementara itu, beberapa sektor mengalami penurunan penyaluran kredit baru, yaitu sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (SBT 16,56 persen) dan Jasa Perorangan (SBT 10,14 persen).
Adapun, kebijakan penyaluran kredit pada kuartal I 2025 diindikasikan lebih longgar dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) kuartal I 2025 yang bernilai negatif sebesar 1,32 persen, turun dari kuartal IV 2024 sebesar 0,18 persen.
Standar penyaluran kredit yang lebih longgar tersebut terindikasi didorong oleh jenis kredit KPR/KPA dan Kredit Konsumsi Lainnya. Serta beberapa aspek kebijakan penyaluran kredit yang terindikasi lebih longgar, antara lain pada aspek agunan.
"Pada kuartal II 2025, penyaluran kredit baru diprakirakan meningkat dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 81,99 persen," ujarnya dalam keterangannya, Senin, 28 April.
Denny menyampaikan prioritas utama dalam penyaluran kredit baru pada kuartal II 2025 masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.
Adapun, pada jenis kredit konsumsi, penyaluran KPR/KPA diprakirakan masih menjadi prioritas utama, diikuti Kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
Sedangkan berdasarkan sektor, penyaluran kredit baru pada triwulan II 2025 diprakirakan terbesar pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Perantara Keuangan.
"Ke depan, pelonggaran standar penyaluran kredit diprakirakan berlanjut pada triwulan II 2025, dengan ILS negatif sebesar 1,39. Aspek kebijakan penyaluran kredit juga diprakirakan lebih longgar, antara lain berasal dari suku bunga kredit dan persyaratan administrasi," jelasnya.
