JAKARTA, Cobisnis.com - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh direksi badan usaha milik negara (BUMN) untuk meninggalkan praktik-praktik penyelewengan yang dinilai kurang efisien atau tidak benar.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Town Hall Meeting Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Acara tersebut digelar secara tertutup di Jakarta Convention Center (JCC).
“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi, berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien atau ada praktik-praktik yang enggak benar, harus ditinggalkan,” katanya kepada wartawan, Senin, 28 April.
Prabowo juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, integritas, dan prestasi para direksi BUMN.
Adapun saat ini sebanyak 844 BUMN termasuk anak dan cucu usaha telah resmi bergabung ke Danantara per 21 Maret 2025 lalu.
Lebih lanjut, Prabowo bilang jika ditemukan direksi yang tidak berprestasi, kurang disiplin, atau menyalahgunakan wewenang dan fasilitas, mereka perlu diganti.
“Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tuturnya.
Prabowo juga menekankan dalam proses penggantian, promosi dilakukan berdasarkan profesionalisme, bukan atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik.
“Saya bilang, jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Town Hall Meeting Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Acara tersebut digelar secara tertutup di Jakarta Convention Center (JCC).
“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi, berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien atau ada praktik-praktik yang enggak benar, harus ditinggalkan,” katanya kepada wartawan, Senin, 28 April.
Prabowo juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, integritas, dan prestasi para direksi BUMN.
Adapun saat ini sebanyak 844 BUMN termasuk anak dan cucu usaha telah resmi bergabung ke Danantara per 21 Maret 2025 lalu.
Lebih lanjut, Prabowo bilang jika ditemukan direksi yang tidak berprestasi, kurang disiplin, atau menyalahgunakan wewenang dan fasilitas, mereka perlu diganti.
“Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tuturnya.
Prabowo juga menekankan dalam proses penggantian, promosi dilakukan berdasarkan profesionalisme, bukan atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik.
“Saya bilang, jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya,” ujarnya.
